Permasalahan yang dilanda di kawasan timur Indonesia memang sangat kompleks dan selalu minimnya perhatian mengenai implementasi, Pengendalian dan Evaluasi Rencana yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam sisi pembangunan. Secara kontekstual pemerintah pusat tidak harus melimpahkan permasalahan tersebut pada ranah pemerintah daerah saja walaupun dalam pembagian otonomi khusus yang diberikan pada kawasan timur Indonesia khsusnya papua, harus dan seyogyanya diberlakukan suatu inspeksi secara langsung dan evaluasi mengenai implementasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah secara intensif. Memang hal ini sudah dilakukan oleh pemerintah pusat akan tetapi laporan pertanggung jawaban dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat hanya bagian dari sebuah pekerjaan yang tidak maksimal.
Â
[1] Sumarmi. (2012). Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Malang: Aditya Media Publishing.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
