Kasus Campak dan Gizi Buruk yang telah merenggut nyawa puluhan anak-anak di Kabupaten Asmat, Papua merupakan bencana kesehatan yang cukup memprihatinkan di awal tahun 2018. Pemerintah dan beberapa pihak telah merespons dan memberikan bantuan pangan dan nutrisi lainnya terhadap para korban serta masyarakat lain yang rawan mengalami kasus serupa.
Peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai kejadian luar biasa (KLB) telah diliput dan dipubikasikan berbagai media dengan harapan bahwa Kasus Campak dan Gizi Buruk tersebut memerlukan perhatian serius.
Headline Harian Kompas, 15 Januari 2018 menurunkan judul: 61 Anak Meninggal di Asmat . Dikabarkan bahwa jumlah korban meninggal akibat kejadian luar biasa campak dan gizi buruk selama empat bulan terakhir di Kabupaten Asmat, Papua tercatat 61 anak. Pemerintah setempat menyiapkan imunisasi massal untuk semua kampung dan ini akan dilakukan setelah pengobatan dan vaksinasi di wilayah-wilayah terparah (Kompas, 15/1/2018, halaman 1).
Peristiwa yang cukup mengenaskan tersebut ternyata menggugah berbagai pihak. Di samping pemerintah pusat dan beberapa lembaga swasta maupun perguruan tinggi yang perduli segera mengirimkan bantuan, baik berupa pangan dan obat-obatan berserta tim khusus yang diterjunkan menunjukkan bahwa bencana kesehatan yang cukup parah ini sangat menyentuh kehidupan yang berperikamanusiaan.
Dampak atas peristiwa yang membawa korban anak-anak bangsa inipun selanjutnya tidak hanya sebatas menggugah perhatian, jauh dari itu langkah-langkah nyata dan mendesak menjadi pilihan yag harus dilakukan. Tidak terkecuali mencari sebab dan kontribusi nyata dalam penanganan serta mencegah terulangnya kejadian serupa semakin mencuat diberitakan dimana-mana.
Kita seringkali terhenyak manakala suatu peristiwa terjadi dan membawa tidak sedikit korban manusia yang tidak berdaya. Termasuk dalam kasus campak dan gizi buruk di Asmat ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari lemahnya layanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya di Asmat (Papua) atau daerah-daerah terpencil/pedalaman lainnya. Harapannya ke depan tentu jangan lagi terulang peristiwa serupa.
Layanan dasar di bidang kesehatan dan pangan yang sering dikumandangkan sebagai salah satu prioritas program di seluruh daerah sudah saatnya tidak hanya sebatas terpampang dalam visi, misi yang dimiliki pemerintahan pusat dan daerah. Melainkan prioritas program pembangunan di bidang kesehatan dan pangan ini yang berkait dengan kebutuhan dasar manusia harus dirancang secara matang dan dikelola secara sungguh-sungguh.
Dalam kasus campak dan gizi buruk yang terjadi di Asmat tersebut tentu banyak aspek yang perlu dipahami untuk kemudian ditindak lanjuti. Salah satunya bisa dilihat dari karakteristik dan luas daerahnya, Kabupaten yang berada di bagian selatan Papua ini memang relatif sulit terhubung antara satu lokasi penduduk dengan lokasi lainnya dalam wilayah kabupaten.
Itu semua mengingat infrastruktur transportasi/jalan darat yang penuh tantangan misalnya harus berjalan kaki, menyeberang sungai/rawa sehingga bilamana pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) hanya tersedia di tempat tertentu maka layanan kesehatan menjadi terbatas. Padahal penyakit campak yang seharusnya sejak awal bayi lahir bisa di-imunisasi, tidaklah akan banyak terjadi kematian seperti yang terjadi selama ini.
Berdasarkan pengalaman penulis hidup di Papua bertahun-tahun hingga diberlakukan otonomi khusus (otsus), dapat dikatakan bahwa layanan kebutuhan dasar manusia yaitu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan disana masih perlu ditambah dan ditingkatkan.
Fasilitator dalam hal ini masih dituntut proaktif untuk memberikan layanan seoptimal mungkin. Sangat kurang dimungkinkan bila rakyat yang masih dalam keterbatasan sarana prasarana dan pengetahuan diharapkan secara aktif untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagaimana saudara-saudara kita yang berada di Jawa, atau daerah yang terlebih dahulu tersentuh modernisasi.
