Tantangan Sekolah Swasta dalam Penerimaan Peserta Didik Baru

Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021 telah dimulai. Banyak orang tua yang berharap putra-putri mereka diterima di sekolah negeri. 

Hal ini ditandai dengan besarnya animo para orang tua dalam upaya melakukan registrasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diselenggarakan secara online. 

Secara garis besar PPDB disekolah negeri dilakukan dalam dua gelombang. Gelombang pertama adalah jalur afirmasi/prestasi/perpindahan orang tua dan gelombang kedua jalur zonasi. 

Jalur afirmasi disediakan untuk siswa yang menerima program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (misalnya penerima KIP). Jalur ini merupakan komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan layanan akses pendidikan berkualitas untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu. 

Menurut Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang PPDB, dijelaskan bahwa kuota PPDB untuk jalur afirmasi minimal menerima 15 %, jalur perpindahan orang tua maksimal 5 %, dan jalur prestasi maksimal 30 % dari keseluruhan kuota PPDB. Sedangkan kuota untuk jalur zonasi minimal 50 %. Kebijakan mengenai ketentuan minimal dan maksimal ini memberikan ruang kebebasan tiap dinas pendidikan untuk menentukan kisaran pasti kuota tiap jalur, yang penting tidak keluar dari batas minimal dan maksimal yang telah ditetapkan kemendikbud.

Lantas dimana posisi sekolah swasta ditengah kesibukan PPDB saat ini?. Bagi sekolah-sekolah swasta yang sudah mempunyai pangsa pasar yang jelas dan dipercaya masyarakat, biasanya mereka tidak terlalu khawatir dengan pemenuhan  target jumlah peserta didik baru, bahkan ada diantara sekolah swasta yang sudah menutup Penerimaan Peserta Didik Baru jauh-jauh hari sebelum PPDB sekolah negeri dibuka. Namun tidak demikian halnya dengan kebanyakan sekolah swasta yang ada. Mereka harus bekerja keras mempromosikan sekolah mereka, mulai dari membuat banner,spanduk,brosur, pamflet, atau memasang iklan di media cetak atau elektronik. Tujuannya hanya satu, bagaimana caranya agar pemenuhan jumlah Peserta Didik Baru terpenuhi.

Keberadaan sekolah negeri di suatu wilayah kecamatan yang sama dengan beberapa sekolah swasta, tidak dipungkiri menjadi salah satu sebab melambatnya PPDB di sekolah swasta. Hal ini disebabkan oleh masih menunggunya para orang tua mengenai pengumuman anak mereka diterima di sekolah negeri atau tidak. Hal ini tentu sangat berdampak pada sekolah swasta yang bersangkutan. Sekolah-sekolah swasta tidak bisa segera menyusun keputusan terkait sebaran jam mengajar tiap guru, karena jumlah rombel (rombongan belajar) belum pasti. Akhirnya berlanjut pada mundurnya kegiatan penyusunan Program Tahunan, Program Semester, Penentuan Wali Kelas, Petugas Piket, dan lain sebagainya.

Terjadinya fenomena tahunan terkait ketidakpastian jumlah Penerimaan Peserta Didik Baru di sekolah swasta tidak lepas dari pola pikir dan pola sikap orang tua. Banyak orang tua yang beranggapan kalau ingin sukses maka harus sekolah di sekolah negeri. "Buat apa sekolah di sekolah swasta, mahal!". Padahal tidak sepenuhnya anggapan ini benar. 

Banyak lulusan sekolah negeri (khususnya SMA) yang diterima masuk ke Perguruan Tinggi Negeri, baik melalui jalur prestasi maupun seleksi. Ada juga yang diterima masuk Perguruan Tinggi Swasta dengan beasiswa penuh S1. 

Di samping itu, masalah biaya pendidikan sifatnya relatif. Kita tidak bisa mengatakan biaya pendidikan di swasta itu mahal, karena harus jelas parameternya. Bahkan banyak pula di sekolah-sekolah negeri yang menerapkan biaya pendidikan yang artinya mereka tidak gratis.

Ada beberapa kiat atau tips memilih sekolah swasta yang dapat mengantarkan anak-anak kita kepada sebuah kesuksesan, di antaranya :