Populisme dan Citra Buruk Media

Pada titik ini jelas bahwa organisasi media atau jurnalis yang memihak kepada aktor politik sebagian besar  didorong oleh kepentingan ekonomi, tetapi juga bisa menjadi ekspresi dari bias politik asli yang melengkapi fenomena politik arus utama.

Selanjutnya dengan bantuan media, para figur populis lebih peduli pada upaya memperkuat basis kekuasaan dan popularitasnya, daripada membuka dan mengajak perdebatan tentang kebijakan. Melalui intervensi media, aktor populis mengambil jalan pintas untuk melakukan tekanan langsung kepada rakyat dengan siaran yang seolah-olah sedang memperjuangkan kepentingan rakyat umum. Hal ini jelas melahirkan bencana dalam berbagai konstelasi politik saat ini.

Gagasan populisme dimanfaatkan hanya sebatas mencapai kekuasaan politik oleh para aktor populis, bukan lagi diyakini sebagai link untuk menciptakan kesejahteraan dalam berdemokrasi. Ditambah lagi aliansi atas nama rakyat dibangun hanya sebagai bagian dari proses kuasa politik dari sang gur populis. Berhadapan dengan realitas ini, maka sebenarnya kehadiran aktor populis sangat tidak menjawab permasalahan representasi. Karena ketidakmampuan aktor populis dalam mempertemukan banyak kepentingan ini, maka mereka sebenarnya sedang membawa demokrasi menuju fase kemajuan semu atau malah stagnansi.

Mengembalikan Citra Rasa Media

Berhadapan dengan berbagai potret buram media di atas, penulis memproposalkan beberapa rekomendasi yang kiranya berdaya tranformatif mengembalikan citra rasa media dari berbagai pengaruh buruk gerakan populisme. Pertama, media harus mengedepankan sikap kritis dan selektif dalam memberitakan suatu wacana yang berkaitan dengan populisme.Dalam konteks ini media mesti mampu menilai aktor populis yang sungguh-sungguh berkomitmen penuh untuk memperjuangkan keadilan dengan aktor populis yang hanya menggunakan modus media untuk kepentingan pribadi. Wacana populis yang dihadirkan oleh media harus sungguh-sungguh lahir dari pertimbangan yang komprehensif serentak murni berpihak pada kepentingan bersama.

Kedua, kerja media tidak boleh didominasi oleh kepentingan finansial. Hal ini urgen sebab media sebagai ruang bisnis juga sangat menjujung tinggi kepentingan finansial. Tentu saja motivasi ini dinilai wajar dalam konteks bisnis, tetapi akan menjadi miris apabila motivasi finansial itu mengorbankan nasib masyarakat umum yang memiliki kepercayaan yang cukup tinggi terhadap pemberitaan media.

Dengan demikian, media harus mampu mandiri secara finansial. Mandiri yang dimaksudkan di sini adalah media sanggup mengelolah keuangan secara jujur tanpa ada intervensi lebih dari oligark atau aktor populis untuk melancarkan suatu wacana tertentu. Kehadiran media harus termotivasi oleh kepentingan umum, bukan kepentingan bisnis semata-mata yang seringkali cendrung mementingkan keuntungan finansial daripada kerjernihan berita atau wacana.  

Ketiga, media sebagai pilar demokrasi harus selalu mengedepankan sikap jujur dan transparan serta merealisasikan fungsi kontrol secara bertanggung jawab. Dalam konteks ini, media harus sadar akan keberadaanya sebagai bagian utuh dari demokrasi. Media memiliki otoritas untuk berekspresi secara penuh dalam ruang demokrasi. Namun demikian, dalam ekspresi itu, media harus tetap menjunjung tinggi kejujuran dalam memberi informasi kepada masyarakat.

Kejujuran dan transparansi itu lahir dari kesadaran untuk mengusahakan bonum commune. Rakyat tidak boleh dibodohkan dengan berbagai informasi tentang aktor populis yang tidak kompoten dan cendrung mengedapankan kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan rakyat umum. Hal ini sangat mendesak karena rakyat secara umum mengandalkan media sebagai rujukan informasi politik. Apabila hal ini disadari secara penuh, maka dengan sendirinya media bisa diandalkan sebagai wadah yang pantas diandalkan dalam mendewasakan demokrasi yang selama ini dinilai masih labil.