Dalam dunia politik yang penuh intrik, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD belakangan ini menjadi sorotan publik. Kebetulan atau tidak, tindakannya yang mengumumkan status tersangka Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dalam sebuah kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian telah mencuri perhatian. Namun, pertanyaannya adalah, apa yang mendorong Mahfud untuk mengambil langkah ini?
Mahfud MD, meskipun bukan bagian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan tegas mengumumkan bahwa Syahrul telah ditetapkan sebagai tersangka, walaupun KPK belum memberikan pernyataan resmi terkait status ini. Sebuah tindakan yang bisa dibilang janggal dan mencuatkan pertanyaan mengenai sumber informasi Mahfud. Apakah ia ingin terlihat sebagai menteri yang selalu unggul dalam hal memperoleh dan menyampaikan informasi?
Dalam bahasa anak muda, tindakan Mahfud seperti mengalami gejala FOMO (Fear of Missing Out), rasa takut tertinggal dalam hal pemberitaan. Ia terlihat ingin menjadi yang paling awal dalam menyampaikan berita, bahkan jika itu berarti melanggar batasan wewenangnya. Hal ini menciptakan kesan bahwa dalam konteks politik, ia harus menjadi yang paling diperhatikan, bahkan jika itu melibatkan masalah yang seharusnya tidak menjadi bagian dari tugasnya sebagai Menkopolhukam.
Kejanggalan seperti ini bukanlah hal baru dalam dunia politik, terutama di tahun-tahun politik. Tokoh-tokoh politik berlomba-lomba mencari perhatian dan popularitas untuk meningkatkan elektabilitas mereka. Mahfud MD, dengan namanya yang sering disebut-sebut sebagai calon wakil presiden potensial, mungkin juga tengah mencoba untuk memaksimalkan eksposur politiknya.
Meski demikian, publik berharap bahwa tindakan Mahfud MD tidak melibatkan permainan politik yang merugikan integritasnya sendiri demi kepentingan politik praktis. Dengan pengalaman dan pengetahuannya, ia seharusnya memahami batasan-batasan tugas dan wewenangnya. Mengumumkan status tersangka dalam sebuah kasus dugaan korupsi sebelum KPK adalah tindakan yang sembrono dan berpotensi mempengaruhi opini masyarakat.
Dalam dunia politik yang kompleks ini, penting bagi semua pihak untuk mempertahankan integritas dan menjalankan tugas sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, Mahfud MD harus memastikan bahwa tindakannya tidak hanya untuk kepentingan politik pribadi, tetapi juga demi kebaikan dan integritas lembaga penegak hukum serta kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
