Gus Halim: Tak Ada Desa Tertinggal di Ujung Utara Perbatasan Indonesia

MIANGAS - Kemajuan signifikan telah dicapai di wilayah perbatasan Indonesia, khususnya di Kepulauan Kabupaten Talaud, berkat upaya intensif dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Abdul Halim Iskandar, yang dikenal sebagai Gus Halim, Menteri Desa PDTT, menekankan bahwa tidak ada lagi desa yang termasuk dalam kategori tertinggal atau sangat tertinggal di wilayah tersebut.

Pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia, 17 Agustus 2023, di Pulau Miangas, Gus Halim menyatakan penghargaannya terhadap pemerintah Kabupaten Talaud atas keberhasilannya dalam memanfaatkan dana dan program pembangunan desa.

Prioritas Pembangunan Daerah Perbatasan

Menurut Gus Halim, daerah perbatasan selalu menjadi perhatian utama pemerintah. Hal ini merupakan refleksi komitmen negara dalam hadir di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil. Pada tahun 2023, pemerintah telah mengalokasikan Rp 30,8 miliar dana desa untuk berbagai desa di perbatasan dari Sabang hingga Merauke dan dari Miangas hingga Pulau Rote.

Pembangunan yang terlaksana di 22 desa perbatasan menunjukkan konsistensi pemerintah dalam memajukan wilayah tersebut. Ini termasuk desa-desa di Sabang, Merauke, Miangas, dan Pulau Rote.

Kolaborasi dan Sinergi untuk Masa Depan yang Lebih Baik

Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat telah menciptakan sinergi yang membantu dalam mewujudkan visi Indonesia yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kemenangan desa mandiri dan peningkatan peran perempuan dalam kepemimpinan desa menunjukkan langkah maju yang penting dalam pembangunan holistik.

Peningkatan APBDes dan Pembentukan BUM Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di daerah perbatasan terus meningkat, mencapai Rp 49,2 miliar. Bahkan, satu Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) telah berdiri di Sabang, melayani kebutuhan masyarakat setempat.

Gus Halim juga menyampaikan data perubahan status desa dari periode 2015-2023, yang mencakup peningkatan desa mandiri, desa maju, dan desa berkembang, serta penurunan desa tertinggal dan sangat tertinggal.

Kinerja Pemerintah dalam Pemberdayaan Desa

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, telah membuktikan dedikasi nyata dalam membangun dan memberdayakan desa-desa di seluruh negeri. Khususnya di wilayah perbatasan, kebijakan dan dana yang telah dialokasikan menghasilkan dampak positif yang signifikan.

Peran Perempuan dalam Pembangunan Desa

Salah satu capaian yang patut diapresiasi adalah kemenangan Kabupaten Kepulauan Talaud dalam lomba kepala desa perempuan inspiratif pada tahun 2022. Ini membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran besar dalam memimpin pemerintahan desa.

Penggunaan Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat

Gus Halim menjelaskan bahwa Dana Desa dimanfaatkan untuk membangun kebutuhan dasar dan mengatasi masalah masyarakat desa. Ini termasuk pembangunan infrastruktur fisik dan non-fisik, peningkatan kesejahteraan, dan penanggulangan kemiskinan. Dana Desa juga berkontribusi terhadap peningkatan fasilitas kehidupan di desa, yang tercermin dalam Indeks Desa Membangun (IDM).

Baca juga: Gus Halim Tegaskan NU Berperan Penting dalam Proses Kemerdekaan

Lompatan Kemajuan Desa

Data terbaru menunjukkan peningkatan signifikan dalam status desa dari tahun 2015 hingga 2023, termasuk penambahan Desa Mandiri, Desa Maju, dan Desa Berkembang, serta pengurangan Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal.

"Laju pertumbuhan desa mandiri periode 2019-2023 lebih cepat 16 kali lipat daripada laju periode 2015-2019. Ini menunjukkan percepatan pemenuhan fasilitas publik," kata Gus Halim.

Upacara di Pulau Miangas juga dihadiri oleh istri Gus Halim, Lilik Umi Nashriyah, Bupati Kepulauan Talaud, Elly Engelbert Lasut, dan pejabat tinggi Kemendes PDTT. Acara tersebut menjadi saksi bagi upaya pembangunan yang telah dicapai di wilayah perbatasan Indonesia, serta komitmen pemerintah dalam memajukan desa-desa di seluruh negeri.

Semua ini menegaskan kembali bahwa pemerintah serius dalam membangun Indonesia dari pinggiran, dengan peran aktif semua pihak, termasuk perempuan, dalam mengemban misi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Upaya pemerintah dalam mengembangkan desa, terutama di wilayah perbatasan, menjadi bukti nyata dari komitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Prestasi di Kabupaten Kepulauan Talaud menunjukkan bagaimana strategi yang tepat, alokasi dana yang efisien, dan pemberdayaan masyarakat dapat menciptakan perubahan yang berarti.

Dengan keberhasilan ini, Indonesia terus melangkah maju menuju masa depan yang lebih cerah, di mana setiap desa memiliki akses ke fasilitas dan layanan yang diperlukan, dan di mana kaum perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa.