Kenaikan Harga BBM Tidak Tepat Waktu dan Mengancam Ketahanan Nasional

Kita Tahu Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013 pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM. Namun jika dipikir demikian, keputusan pemerintah dinilai tidak tepat waktu. Mengapa ?! banyak warga yang setuju dan tidak setuju pada kenaikan harga bbm. tetapi jika dilihat dari segi waktu'a kita perlu berpikir ulang jika menyetujui'a. Karena ialah kenaikan harga BBM bertepatan dengan tahun ajaran baru dan menjelang ramadhan yg sebagian memberatkan warga dengan kenaikan tersebut.

Timingnya tidak tepat !. Dalam seminggu terakhir kita bisa lihat saat harga BBM belum naik saja semua harga kebutuhan pokok sudah ikut naik karena menjelang puasa. Seperti contoh harga telur ayam yang sudah naik sebelum harga bbm naik menjadi Rp 1.500 per kg'a. Bukan hanya dalam perekonomian saja akan naik tetapi biaya transportasi pun akan naik. Ini akan menjadi masalah baru bagi yg menggunakan transportasi umum.

Seharusnya Pemerintah bisa bersabar dalam menaikkan BBM sampai 2 bulan ke depan saat dimana bulan ramadhan dan tahun ajaran baru sudah terlewat.

Seperti kita tahu setiap terjadi kenaikan harga minyak dunia, jumlah subsidi APBN pun akan bertambah. Hal ini juga akan mempengaruhi stabilitas maupun ketahanan nasional. Masih ingat dengan pembatasan BBM dan pengembangan bahan bakar alternatif, rasanya kedua program pemerintah hanya sekedar wacana saja.

Tetapi pada akhirnya pemerintah tetap memeilih kebijakan alternatif mudah ditempuh dengan menaikkan BBM. Ironisnya, setelah pemerintah menaikan harga BBM, pemerintah melupakan kedua program tersebut. padahal dipikir - pikir kedua program tersebut sangat baik.

Kebijakan pemerintah yang tidak tepat dan tidak didasarkan pada kepentingan rakyat, bersifat sporadis dan tidak dihasilkan dari pemikiran yang jernih bukannya memperkuat ketahanan nasional namun sebaliknya dapat mengancam ketahanan nasional.

Kebijakan kenaikan BBM seyogyanya tidak mengikuti mekanisme pasar semata namum pemerintah harus ikut menetapkan secara administratif dengan mempertimbangkan efisiensi di segala aspek. Seperti pembatasan BBM bersubsidi dan pengembangan bahan bakar alternatif. yang dipandang cukup tepat untuk saat ini, tentunya dengan persiapan yang matang. Karena hal ini dapat menjadi polemik bagi pemerintah jika pemerintah tidak bisa melakukannya dengan baik.