Mohon tunggu...
Rvg
Rvg Mohon Tunggu... Mahasiswa - Penulis

Menjadi seorang penulis merupakan hobi terbaru saya

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Keputusan MK Tidak Mencerminkan Demokrasi

1 November 2023   16:20 Diperbarui: 1 November 2023   16:22 74
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Keputusan MK terkait syarat Cawapres yang pernah memimpin Kepala Daerah saya pikir itu keliru. Bagaimana dengan seseorang yang memiliki pengalaman dan pemahaman terkait kepemimpinan dan memiliki potensi tetapi tidak pernah menjadi Kepala Daerah?. 

Apakah keputusan MK bisa dikatakan sebagai demokrasi?, bagi saya demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya rakyat biasa juga berhak menjadi pemimpin jika memiliki kualitas dan pengalaman yang baik. Pernah menjadi Kepala Daerah bukanlah tolak ukur seseorang memiliki kemampuan dalam memimpin bangsa ini.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun