Menanti Sikap Politik PDI-P

Oleh: M.Roni

Pemilu 2024 telah berakhir, namun tahapan sidang sengketa perselisihan hasil pemilu masih belum final. Perihal sengketa Pilpres 2024 ini tak sedikit masyarakat yang masih menjadikan sebagai topik hangat saat di kedai, warung kopi, hingga di dunia maya. Bahkan saat momen lebaran sekalipun, sidang Mahkamah Konstitusi (MK) masih menjadi tema utama.

Menyimak perpolitikan saat ini memang bak nonton serial drama korea atau setidaknya mirip sinetron. Selain penasaran, ada pula rasa gusar terkait hasil putusan MK. Tentu ini terkait para jagoannya. Apakah MK bakal mengabulkan gugatan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dengan mendiskualifikasi pasangan Prabowo-Gibran, atau sebaliknya? MK justru mensahkan pasangan yang disokong banyak partai itu?

Serial MK ini benar-benar seru dan sayang untuk ditinggalkan. Ya namanya juga politik, sifatnya tentu dinamis dan pastinya bakal menyisakan keseruan tersendiri bagi publik. Apabila tepat sesuai jadwalnya, pengumuman hasil sidang MK baru akan diumumkan Senin 22 April 2024 mendatang.

Namun di tengah penantian "gedog palu" MK, ada satu hal menarik yang cukup sayang untuk dilewatkan. Adalah fenomena PDIP, yang selalu memenangi pesta demokrasi secara hattrick. Berturut-turut sejak Pemilu 2014, 2019 dan kini, pada Pemilu 2024 PDIP mengantungi 25.387.279 suara sah (16,72%). Sayangnya, kemenangan PDIP tak diikuti kemenangan pemilihan presiden (Pilpres) sebagaimana dua pemilu sebelumnya.

Jagoan yang diusungnya, Ganjar Pranowo-Mahfud MD hanya mampu mengumpulkan 27.050.878 suara (16,47%) yang tentunya lebih rendah dari perolehan pasangan Anies-Muhaimin Iskandar dengan total 40.971.906 suara (24,95%). Serta, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang berhasil meraih 96.214.691 suara (58,59%) (CNBC, 20/3/2024).

Opsi bagi PDIP

Kita semua tahu hasil sidang MK belum memberikan kabar yang berarti. Tapi terkait kemenangan PDIP di pemilu legislatif, tentu tetap menjadi magnet tersendiri terutama bagi partai-partai koalisi pengusung pasangan Prabowo-Gibran. 

Bayangkan, jika MK benar-benar mensahkan Prabowo-Gibran menduduki kursi eksekutif maka sangat diperlukan dukungan yang kuat termasuk dari sisi legislatif. Hal itu, terutama untuk memuluskan program-program yang telah dijanjikan dalam kampanye.

Desas-desus bergabungnya PDIP di Koalisi Indonesia Maju (KIM) pun mulai semerbak. Wacana pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pun muncul ke permukaan. Hebohnya, kehadiran Ketua DPP Puan Maharani di kediaman Ketua TKN Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani dalam buka bersama yang berlangsung Senin (1/4/2024) lalu juga menjadi misteri.

Fenomena itu pun ditambah kedatangan Rosan Roeslani di kediaman Megawati Soekarnoputri saat lebaran, yang sehari bahkan datang dua kali. Tak sedikit yang menafsirkan, kedatangan Rosan tentu membawa pesan khusus untuk Mega dan PDIP. Wajar saja, suasana politik seperti saat ini memang membutuhkan jalur lobi politik tingkat tinggi.

Kini, PDIP benar-benar dihadapkan pada dua pilihan yang cukup rumit. Gabung dengan partai-partai koalisi pemerintah atau tetap teguh dengan menjadi partai oposisi. Bagi PDIP, kedua pilihan itu sebenarnya pernah dirasakan. Partai berlambang banteng moncong putih itu bahkan pernah 10 tahun menjadi oposisi pemerintah. PDIP di kala itu dikenal sebagai sosok parpol yang kuat, handal dan teruji. Demikian pula jika berada dijalur pemerintahan. Dalam kurun 10 tahun terakhir, PDIP juga menikmati manisnya kursi kekuasaan.

Tapi perlu diingat, ada berjuta harapan dari para pendukung partai yang tenar dengan branding "partai wong cilik" itu untuk tetap teguh di jalur oposisi yang konstruktif terhadap demokrasi kita.  Sungguh nikmat jika berada di kursi kekuasaan. Akan tetapi, aspirasi dari arus bawah tak bisa diabaikan begitu saja. Dengan menjadi oposisi, PDIP dapat melakukan kontrol dan kritik terhadap pemerintah.

Rakyat masih sangat membutuhkan wadah yang kokoh, partai petarung yang mampu mengimbangi kekuatan eksekutif. Paling tidak, partai yang benar-benar memiliki ideologi yang kuat, serta mampu menjadi basis "perlawanan" terhadap pemerintah, jika terbukti mengabaikan hak-hak rakyat. Ingat, peran oposisi menjadi penting terutama dalam memastikan pemerintahan berjalan sesuai garis kepentingan rakyat. Tapi itu semua tergantung sikap PDIP. Kita nantikan hasilnya!

M. Roni, mahasiswa program studi Ilmu Politik, Universitas Wahid Hasyim Semarang