Mohon tunggu...
Ronggo GalihSadata
Ronggo GalihSadata Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa

Seorang yang hobi menulis

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Penerapan Good Governance di Pemerintahan

30 Oktober 2024   09:04 Diperbarui: 30 Oktober 2024   09:04 19
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Hal ini disebabkan masih ada keluhan Masyarakat mengenai tidak adanya tindak lanjut atas limbah Perusahaan yang menyebabkan pencemaran lingkungan.

Good governance yang sudah diterapkan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini bukan berarti terbebas dari masalah. Salah satu masalah ada pada akuntabilitas dimana hal ini dibuktikan adanya peningkatan laporan di KPK yang sebanyak 3.903 di tahun 2022 naik menjadi 4.357 di tahun 2023. Peningkatan juga terjadi pada banyaknya pelaku tindak pidana korupsi, yaitu sejumlah 149 pada 2022 dan naik menjadi 161 untuk tahun 2023. 

Hal ini membuktikan adanya tren penyalahgunaan dan pelanggaran wewenang dan perilaku dan tindakan KKN yang masih tinggim serta pengadaan dan pengendalian kinerja aparatur pemerintah yang masih lemah. Pada tahun 2022 sendiri, indeks presepsi korupsi Indonesia hanya sebesar 34 dan berada di posisi 110 dari 180 negara.

Selain akuntabilitas, kendala dalam penerapan partisipasi masyarakat juga masih terjadi sebab banyaknya Masyarakat yang kurang aktif terlibat dalam pengambilan keputusan dikarenakan kesibukan, sehingga melalui proses yang terbutu-buru. Pada transparansi sendiri, meski sudah terlaksana tetapi transparansi yang dilakukan masih belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari skor IKIP nasional yang masih berapa pada kisaran 75 untuk tahun 2024.

REFERENSI

Handayani, F. A., & Nur, M. I. (2019). Implementasi good governance di Indonesia. Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara, 11(1), 1-11.

Hasriani, H. (2024). Implementasi Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. Jurnal Publisitas, 10(2), 186-198.

Laporan Tahunan KPK 2022

Laporan Tahunan KPK 2023

Komisiinformasi.go.id. (2024, 17 Oktober). Komisi Informasi Pusat Rilis Hasil IKIP 2024, Kenaikan Skor jadi Momentum Dorong Keterbukaan. Diakses pada 29 Oktober 2024, dari https://komisiinformasi.go.id/read/17/10/2024/Komisi-Informasi-Pusat-Rilis-Hasil-IKIP-2024,-Kenaikan-Skor-jadi-Momentum-Dorong-Keterbukaan#:~:text=Indeks%20Keterbukaan%20Informasi%20Publik%20(IKIP)%20merupakan%20salah%20satu%20program%20Prioritas,RPJMN)%20Tahun%202020%2D2024.

Rizkiyani, T. (2023). GOOD LOCAL GOVERNANCE MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK. Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA), 20(1), 50-60.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun