Mengurus negara bukanlah hal yang mudah. Indonesia dengan beragam suku, agama, kepulauan yang terdiri dari 13 ribu pulau dan begitu banyak persoalan yang banyak membutuhkan penyelenggara yang mumpuni. Manajemen Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mungkin bisa belajar beberapa hal dari penyelenggaraan ibadah haji.
Mengurus ibadah haji juga bukan hal yang mudah. Sebelum pandemi sekitar 200 ribu jemaah yang harus diberangkatkan. Tahun 2022 pemerintah Arab Saudi hanya memberi Indonesia kuota jemaah haji "hanya" sekitar 100 ribu jemaah, turun dibanding masa normal.
Namun bayangkan, jika setiap pesawat mampu menampung sekitar 350 jemaah maka dibutuhkan sekitar 285 pesawat untuk menerbangkan 100 ribu jemaah haji ke Arab Saudi. Belum lagi pengurusan visa dan syarat dokumen lainnya bagi jemaah.
Jika satu kamar hotel mampu menampung 4 orang berarti dibutuhkan sekitar 25 ribu kamar untuk jemaah haji 2022. Belum makanan yang tahun ini disediakan 3 kali sehari, yang berarti harus disiapkan 300 ribu porsi makanan setiap harinya.
Bukan hal yang mudah, namun menurut pengamatan penulis (antara lain dari pemberitaan Harian Kompas). Penyelenggaraan haji dari tahun ke tahun semakin baik. Hotel yang dulu letaknya jauh dari Masjidil Haram, sekarang ini letaknya semakin dekat. Pendingin di tenda Arafah yang dulunya menggunakan mesin kompresor (kadang hanya mengeluarkan angin), sekarang diganti dengan penyejuk ruangan listrik yang lebih stabil dan dingin (Harian Kompas 26 Juni 2022).
Bagi jemaah haji yang tersesat atau membutuhkan bantuan, sekarang ini tinggal menunjukkan gelang identitas. Di gelang identitas ini terdapat QR Code yang bisa di pindai petugas untuk mengetahui data lengkap jemaah. Jemaah haji yang kesehatannya memerlukan perhatian  khusus diberikan gelang pintar yang bisa memantau tanda-tanda vital mereka. Sebuah kemajuan dibanding sebelumnya.
Setidaknya ada tiga hal benar yang dilakukan dalam penyelenggaraan haji. Pertama adalah gotong royong, bahu membahu semua pemangku kepentingan untuk bisa melakukan usaha terbaik dalam penyelenggaraan haji.
Terlihat dari bagaimana kerja sama Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri melobi pemerintah Arab Saudi untuk dapat meningkatkan kuota haji, meningkatkan kualitas fasilitas haji Indonesia dan lainnya. Kerja sama lembaga legislatif dan eksekutif juga kuat, DPR tak hanya mengawasi tetapi juga membantu dalam pemenuhan anggaran haji misalnya.
Tak terlihat gontok-gontokan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melayani jemaah haji. Tak juga terlihat ego sektoral, antar kementerian, eksekutif vs legislatif atau pusat vs daerah.
Kaizen adalah hal yang kedua. Kaizen dalam filosofi manajemen Jepang berarti perbaikan berkesinambungan. Bukan cuma hal besar, perbaikan hal kecil juga termasuk dalam filosofi ini. Perbaikan yang melibatkan semua pemangku kepentingan dalam perusahaan termasuk karyawan.
Terlihat dari tahun ke tahun penyelenggaraan haji juga melakukan hal ini. Menu makanan misalnya yang semakin baik. Kualitas yang terus ditingkatkan, bagaimana mencegah makanan basi tersaji ke jemaah haji misalnya. Pengawasan dilakukan sampai ke dapur katering. Perusahaan katering juga sampai menggunakan juru masak dan bahan makanan yang diimpor dari Indonesia demi menjaga rasa agar tetap otentik dan sesuai lidah orang Indonesia.
Perbaikan berkesinambungan tak mungkin terjadi tanpa adanya kerja sama baik antar semua pemangku kepentingan.
Hal terakhir yang tidak kalah penting adalah berkesinambungan. Pergantian menteri atau bahkan presiden tidak menyebabkan adanya kemunduran kualitas pelayanan jemaah haji. Hal yang baik dilanjutkan, hal yang masih buruk diperbaiki.
Jika tiga hal ini  diterapkan pada manajemen NKRI akan menyelesaikan banyak hal. Hal pertama semangat gotong royong mengurus rakyat Indonesia akan membantu menghilangkan ego sektoral. Ego sektoral yang menyebabkan pembentukan begitu banyak peraturan dan juga terindikasi tumpang tindih serta terkadang saling bertentangan.
Ego sektoral yang juga menyebabkan banyak masalah tak terselesaikan, karena para pemangku kepentingan tak ada yang mau mengalah.
Penerapan Kaizen dalam manajemen NKRI, sesuatu yang terlihat sulit tetapi diperlukan. Perbaikan berkesinambungan yang bisa dilakukan pada hal-hal kecil sehingga tak terlampau sulit sehingga pada akhirnya hal besar juga otomatis akan menjadi lebih baik. Hal besar yang pastinya akan terdiri dari hal-hal kecil.
Sebagai contoh dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Untuk apa dibutuhkan pengisian formulir dan foto kopi BPKB, STNK dan KTP jika semua data kendaraan bermotor sudah digital? Sebenarnya dengan menunjukkan semua dokumen asli dan pencocokan antara KTP pemilik dan orang yang membayar pajak kendaraan sudah cukup. Hal yang mungkin bisa diperbaiki untuk menghemat kertas, penghematan yang bisa membantu menjaga kelestarian hutan.
Kesinambungan adalah hal yang sangat penting dalam manajemen NKRI. Jangan ada lagi ganti pemimpin, semua kebijakan atau program pemimpin lama dihapus walaupun sudah terbukti baik untuk rakyat. Padahal seharusnya dilanjutkan, kebijakan yang masih buruk yang harus dihapus atau diperbaiki.
Para pemangku kepentingan manajemen NKRI mungkin bisa belajar dari penyelenggaraan haji. Mengambil hal baik agar Indonesia semakin cepat berkembang menjadi negara maju dan tidak mundur maju. Di sisi lain juga perlu kesadaran agar tak mengambil hal buruk seperti korupsi yang masih menginfeksi penyelenggaraan haji di masa lalu, walaupun haji adalah ibadah.
