Siapa di antara pembaca yang tidak kenal dengan Federal Bureau Of Investigation (FBI)?. John Edgar Hoover  adalah direktur pertama FBI. Apakah hubungan John Edgar Hoover dan Polemik KPK?
48 tahun Hoover berhasil mempertahankan jabatan sebagai direktur dari mulai Bureau Of Investigation sampai menjadi FBI di tahun 1935. Presiden boleh berganti sebanyak 8 kali namun Hoover tetap tidak tergoyahkan. Presiden Nixon adalah presiden terakhir yang dilayani oleh Hoover, tidak juga mengganti dia walaupun usianya sudah melewati 70 tahun.
Hoover diakui jasanya sebagai peletak dasar-dasar dan membangun FBI sampai bisa diakui kehebatannya. Dia berjasa meletakkan dasar penyelidikan modern seperti pengumpulan data sidik jari dan laboratorium forensik. Juga ketika memodernisasi sistem filing sehingga antar data bisa dibandingkan.
Tetapi di sisi lain menjelang akhir hidupnya Hoover, diketahui telah menyalahgunakan kekuasaan. Antara lain sewenang-wenang sehingga melampaui yurisdiksi FBI.
Hal yang paling mengejutkan adalah Hoover memiliki file rahasia tentang banyak orang berpengaruh. Dari mulai politikus sampai dengan artis dan juga hakim Mahkamah Konstitusi. Ada sekitar 432 ribu file (orang) yang dikatakan Hoover sebagai file rahasia yang dibongkar FBI sampai tahun 1960 menurut Washington Post.
File-file ini sekarang ini bisa dilihat di National Archives Amerika Serikat. Menurut Washington post, sebuah hal yang menarik untuk dibaca dan menunjukkan sebuah gambaran hitam ketika kekuasaan disalahgunakan.
Hoover mengumpulkan file-file ini menggunakan sumber daya FBI, baik menggunakan penyadapan ataupun pengintaian.
Banyak temuan yang menarik seperti ketika diketahui bahwa Presiden Kennedy tidur dengan wanita yang sama dengan yang ditiduri oleh seorang boss mafia.
48 tahun berkuasa adalah sebuah jangka waktu yang sangat lama. Kekuasaan yang akhirnya disalahgunakan oleh Hoover, untuk mengumpulkan hal-hal negatif orang-orang berpengaruh yang bisa digunakan untuk memaksa atau memeras orang-orang itu untuk mendukungnya.
Sekarang ini jabatan direktur FBI dibatasi hanya 10 tahun dan untuk melakukan penyadapan diperlukan persetujuan hakim.
Polemik KPK
Dua hal yang menjadi perdebatan polemik KPK adalah penyadapan yang diwacanakan akan memerlukan persetujuan dewan pengawas serta apakah diperlukan dewan pengawas KPK?
Apakah prosedur penyadapan KPK sekarang ini sudah cukup mumpuni untuk mencegah penyalahgunaan penyadapan? Apakah pernah ada audit tentang prosedur ini?
Karena seperti melihat kasus J. Edgar Hoover, kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu entitas dalam jangka waktu lama, rawan disalahgunakan. Apalagi tanpa pengawasan yang baik.
Penambahan dewan pengawas yang seperti disebutkan oleh Presiden Jokowi akan diisi oleh tokoh masyarakat pegiat anti korupsi dan akademisi mungkin memang akan memperlambat proses penyadapan. Tetapi apakah akan memperlemah KPK?
Apakah tidak lebih baik mencegah penyalahgunaan kekuasaan?
Usia KPK sudah 17 tahun, apakah memang sudah sempurna sehingga tak perlu perbaikan?
Terlebih setelah membaca tentang penolakan rotasi di internal KPK pada tahun 2018. Agus Rahardjo menjelaskan bahwa salah satu alasan pihaknya melakukan rotasi lantaran ada pegawai yang sudah delapan tahun menempati posisinya. Sehingga butuh penyegaran dengan menempatkan para pegawai yang sudah lama pada posisi yang baru.
Tetapi WP KPK menolak dengan alasan tidak transparan.
Dalam organisasi rotasi itu adalah hal yang wajar, terlebih jika memang dilihat performa organisasi sudah kurang baik atau adanya orang yang terlalu lama memegang jabatan tertentu.
Misalnya ketika seseorang terlalu lama di posisi pembelian. Bisa ada keengganan untuk mencari pemasok baru karena hubungan baik, walau bukan berarti mendapatkan sesuatu dari pemasok. Tetapi ke arah enggan untuk melakukan penyesuaian dengan pemasok baru.
Atau ketika Saut Situmorang seperti ditekan untuk mengumumkan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Firli Bahuri.
Apa yang terjadi di internal KPK?
Menjaga KPK
Saya pribadi tidak suka dengan korupsi bahkan jika perlu koruptor dihukum mati dan dimiskinkan ketika terbukti bersalah. Walau menurut pegiat HAM itu tidak layak.
Baca: HAM Pengedar Narkoba dan Koruptor
Tetapi sampai sekarang saya belum menemukan usulan perbaikan yang diperlukan untuk KPK dari pegiat anti korupsi. Sekali lagi apakah KPK sudah sempurna, sehingga tak perlu perbaikan?
Rekam jejak DPR yang kawan-kawannya, baik DPR, DPRD, Kepala Daerah dan lainnya pernah terjaring KPK memang tidak baik. Terasa sekali ketika semua fraksi tiba-tiba setuju untuk revisi UU KPK. Belum lagi ketika hak angket digunakan untuk KPK.
Tetapi di sisi lain memang tidak ada juga partai di DPR yang anggotanya tidak pernah ditangkap KPK. Dari mulai anggota DPR biasa sampai ketua DPR dan ketua Partai semua sudah pernah ada contoh yang ditangkap.
Prestasi dari Komisioner KPK 2015-2019 sangat baik, terima kasih! Sampai-sampai seseorang yang sangat licin bagai belut diberi oli, Setya Novanto bisa dibuktikan bersalah dalam kasus mega korupsi e-KTP.
Tetapi belum terlihat usaha pencegahan dan perbaikan pemerintahan yang masif. Mungkin juga karena kurang terekspos karena tidak seksi. Pencegahan terutama perbaikan sistem pemerintahan dari pembelajaran mengapa terjadi korupsi perlu dilakukan, karena korupsi masih masif terjadi.
Upaya pemerintahan Jokowi juga belum maksimal dalam pencegahan seperti usulan KPK agar inspektorat tidak berada di bawah kepala daerah juga belum saya dengar terealisasi. Bagaimana inspektorat bisa mengawasi kepala daerah jika posisi jabatannya melapor ke kepala daerah?
Tidak usah ditanyakan usaha pencegahan korupsi kepada DPR, karena dalam RKUHP pun hukuman untuk koruptor dikurangi dan dalam aturan lembaga pemasyarakatan sedang diusahakan agar koruptor lebih mudah mendapatkan kemudahan. Padahal kita tahu reputasi lembaga pemasyarakatan masih belum baik kalau tidak bisa dibilang sangat jelek.
Perlukah UU KPK direvisi?
Saya belum bisa menjawabnya alias belum menentukan sikap. Karena memang rekam jejak DPR tidak bisa dipercaya tetapi Jokowi yang masih terlihat bersih sampai hari ini masih memberikan harapan KPK tidak akan dikebiri. Saya masih melihat situasi kondisi yang masih berkembang.
Teringat ucapan Lord Acton,
"Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men, even when they exercise influence and not authority; still more when you superadd the tendency of the certainty of corruption by authority."
Penting untuk melakukan check and balances terhadap siapa pun atau lembaga apa pun.
Referensi:Â Dailybeast
Salam
Hanya Sekadar Berpikir
Ronald Wan
