Kebijakan Sumber Daya Alam dan Energi yang Lama Salah

Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam, termasuk di dalamnya sumber daya energi. Selain kaya negara kita adalah negara yang sangat subur. Koes Ploes pernah membuat lagu yang menyebut Indonesia adalah tanah surga.

Para pendiri negara ini telah memasukkan satu pasal dalam UUD yaitu pasal 33 untuk memastikan bahwa semua kekayaan sumber daya alam digunakan sebaik-baiknya demi kemakmuran rakyat.

Namun sulit untuk dimungkiri bahwa masih banyak orang Indonesia bahkan pemimpin negeri yang tamak dan berusaha untuk mengangkangi kekayaan sumber daya alam untuk kepentingan pribadi. Contoh yang masih belum lama terjadi adalah kasus "Papa Minta Saham Freeport" Setya Novanto yang menghebohkan.

Kebijakan Sumber Daya Alam
Sampai dengan tahun 2009 pada saat terbitnya Undang-Undang No. 4/2009 tentang Mineral dan Batu Bara atau Minerba. Semua perusahaan tambang bebas untuk mengekspor hasil kekayaan Indonesia ke luar negeri.

Kontan.co.id

Kalau kita mengambil contoh misalnya tambang nikel. Kegiatan tambang nikel itu mirip dengan kegiatan mengambil tanah merah untuk urukan. Seperti gambar yang ada di atas. Tanpa adanya smelter nilai tambah yang kita dapat rendah, harga jual adalah biaya untuk mengeruk ditambah dengan royalti yang dibayar ke negara plus keuntungan.

Sedangkan jika smelter sudah dibangun harga yang bisa didapat berlipat ganda. Pemerintah Jokowi-JK memperkuat peraturan pemerintah tahun 2014 tentang pembangunan smelter pada tahun 2017. Aturan sekarang memaksa penambang untuk mendirikan smelter dalam waktu lima tahun sejak tahun 2017 (Detik.com). Sehingga bukan lagi ekspor bahan mentah (yang mirip tanah terkadang) menjadi ekspor batangan nikel murni misalnya.

Di luar tambang mineral, tambang batu bara sekarang ini juga terkena Domestic Market Obligation (DMO), yaitu kewajiban memasok batu bara ke pasar dalam negeri sebanyak 20%-25% dari total produksi mereka. CNBCIndonesia

Bukan hanya kewajiban memasok namun harga DMO untuk PLN juga ditentukan oleh pemerintah. Sehingga PLN memiliki pasokan bahan bakar yang tidak terganggu naik turunnya harga batu bara internasional. Dengan tujuan akhir menurut saya adalah memberikan harga listrik yang relatif terjangkau kepada masyarakat.  

Akhir tahun 2018 NKRI sudah resmi memiliki saham Freeport Indonesia sebanyak 51%. Setelah Inalum melunasi pembelian saham tersebut. Pemerintah Papua juga akan mendapatkan 10% saham Freeport Indonesia yang hasilnya semoga bisa digunakan untuk masyarakat Papua.

Baca"Mengapa Freeport Menyerah kepada NKRI?"

Kebijakan Energi