Ketua DPR yang belum lama ini dilantik menggantikan Setya Novanto, Bambang Soesatyo. Kemarin mengatakan bahwa sebaiknya wacana untuk mengembalikan fungsi pemilihan pimpinan daerah ke DPRD, diseriusi. Kompas.com
Alasan yang dikemukakan oleh Bambang adalah karena banyaknya pimpinan daerah yang ditangkap oleh KPK. Mulai dari Gubernur sampai Bupati. Selain itu juga Bambang mengkhawatirkan politik transaksional yang mengandalkan kekuatan uang.
Harus diakui bahwa untuk menjadi pimpinan daerah seperti Gubernur dan Bupati, memang membutuhkan banyak uang. Baik yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pemilihan dan juga yang harus dikeluarkan oleh sang calon.
Politik berbiaya mahal ini yang dijadikan alasan bagi terjadinya korupsi. Pertanyaannya kenapa mau mengeluarkan uang yang banyak untuk menjadi pimpinan? Padahal seberapa banyak gaji gubernur atau pimpinan daerah lainnya bisa dengan mudah didapatkan informasinya.
Apakah yang menjadi motivasi?
Manusia jika masih miskin mungkin mimpi utamanya adalah menjadi orang kecukupan. Setelah cukup, berharap bisa menjadi kaya. Setelah kaya bisa jadi ingin memegang kekuasaan.
Setelah runtuhnya sistem kerajaan di berbagai negara di dunia. Cara untuk berkuasa adalah dengan terjun ke politik dan berusaha untuk menjadi seorang pemimpin negeri. Bisa menjadi wakil rakyat di DPR, misalnya. Bahkan menjadi kepala pemerintahan baik di daerah maupun nasional.
Motivasi menjadi pemimpin negeri lah yang patut direfleksikan lagi. Jika hanya ingin menjadi orang yang berkuasa atau dengan kata lain berharap menjadi bangsawan modern, saya pikir sebaiknya tidak usah. Jika jadi pemimpin, Anda akan minta dilayani dan bukan melayani rakyat. Selain itu mungkin juga ada pemimpin yang malah menghitung balik modal kampanye, akhirnya korupsi.
Jika memiliki motivasi untuk membangun negeri. Saya pikir, setelah jadi pemimpin. Mereka tidak lagi memikirkan modal besar yang dikeluarkan untuk kampanye dan "saksi". Mungkin uang yang dikeluarkan dianggap sumbangan bagi negara Indonesia.
DPRD memilih pimpinan daerah
Oknum yang ditangkap oleh KPK, Polri dan Kejaksaan bukan hanya Gubernur dan Bupati. Anggota DPRD bahkan DPR juga banyak yang ditangkap dan bukan sedikit yang sudah dijebloskan ke penjara.
