Theresa May , Perdana Menteri Inggris, mulai berkuasa sejak tahun 2016. Menggantikan David Cameron yang mengundurkan diri  setelah rakyat Inggris melalui referendum,  memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa atau lebih populer dengan istilah Brexit.
Pemilu Inggris sebenarnya secara normal baru akan dilaksanakan pada tahun 2020, setelah pemilu yang dimenangkan oleh Partai Konservatif dengan perolehan 331 kursi di Parlemen, pada tahun 2015. Inggris menganut sistem parlementer dimana ada 650 kursi yang diperebutkan dalam pemilu. Partai membutuhkan 326 kursi untuk bisa membentuk pemerintahan.
Theresa May, pada bulan April 2017 secara mengejutkan mengumumkan akan mengadakan pemilu. Alasan yang dikemukakan adalah dukungan parlemen dalam proses Brexit masih kurang kuat. May meyakini bahwa Partai Konservatif akan bisa meningkatkan jumlah kursi yang di parlemen, sehingga bisa lebih mudah dalam menjalankan proses negosisasi Brexit. Proses yang akan dimulai pertengahan Juni 2017.
Tetapi menurut para pengamat politik Inggris, alasan May yang sebenarnya adalah karena hasil survey yang menunjukkan keunggulan signifikan Partai Konservatif dibanding dengan Partai Buruh. Sehingga diharapkan Partai Konservatif bisa menang dengan mudah dan menambah perolehan kursi di parlemen Inggris.
Hasilnya,
Hasil yang diluar dugaan, beberapa anggota parlemen mempertanyakan apakah May berhak untuk bertahan sebagai Perdana Menteri? BBC.com. Politikus di Eropa sudah mempertanyakan apakah hasil pemilu ini mempengaruhi negosiasi Brexit? Jean-Claude Juncker Kepala Komisi Uni Eropa mengatakan bahwa ia menginginkan negosiasi tetap berjalan tanpa ditunda. Mantan Perdana Menteri Swedia yang sekarang mengepalai European Council on Foreign Relation (lembaga pemikir), mengatakan hasil pemilu yang berantakan. Angela Merkel melalui juru bicaranya mengatakan Jerman tidak akan memberikan komentar saat ini. Dengan alasan kesopanan dan rasa hormat sementara pemerintah Inggris dibentuk. BBC.com
Partai Konservatif akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Partai Democratic Unionist  dari Irlandia utara yang memperoleh 10 kursi pada pemilu ini. Sehingga total menguasai 328 kursi, untuk dapat membentuk pemerintahan dan akan segera menghadap Ratu Elizabeth untuk memohon izin. Namun kemungkinan untuk pemilu ulang tetap ada jika anggota parlemen setuju atau pemerintahan tidak bisa bertahan.
Â
Salam
Hanya sekedar berbagi
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H