Bonus demografi terjadi pada saat jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibanding jumlah penduduk dengan usia tidak produktif.
Penduduk berusia produktif adalah penduduk dengan usia 15-64 tahun. Usia di atas atau dibawah 15-64 tahun akan dianggap sebagai penduduk tidak produktif.
Indonesia akan mengalami bonus demografi mulai tahun 2020-2030, dimana penduduk usia produktif akan mencapai sekitar 180 juta jiwa atau sekitar 67% dari total jumlah penduduk. Dengan asumsi total penduduk Indonesia mencapai 240 juta jiwa pada tahun 2020.
Mengapa dianggap sebagai bonus? Dengan lebih banyaknya penduduk usia produktif maka beban yang ditanggung oleh usia produktif ini untuk membiayai penduduk usia tidak produktif akan berkurang.
Mungkin lebih jelasnya seperti ini,  ada keluarga yang memiliki lima anak dan usia orang tuanya sudah mencapai usia tidak produktif (pensiun). Biaya untuk membantu orang tua akan dibagi ke lima anak tersebut. Bandingkan dengan keluarga dengan anak tunggal, maka beban akan ditanggung sendirian. Uang yang bisa dibelanjakan akan lebih banyak bagi keluarga  5 anak.
Jepang terbalik, bukan mengalami bonus demografi. Tapi malah menghadapi masalah dengan lebih banyaknya usia tidak produktif dibandingkan dengan usia produktif.
Bonus demografi akan memberi manfaat besar jika Indonesia sudah mulai bersiap dari sekarang.
![Dok Pribadi. Sumber data BPJS](https://assets.kompasiana.com/items/album/2017/03/22/pendidikan-2-58d1d4e950f9fd885e97455e.png?t=o&v=770)
Jika dikategorikan dengan kebutuhan industri, maka masuk kategori pekerja kasar. Industri padat karya, seperti konveksi atau pabrik sepatu yang bisa menyerap pekerja ini.
Tantangan terbesar pemerintah adalah bagaimana meningkatkan tingkat pendidikan angkatan kerja agar bisa memperoleh penghasilan yang lebih baik. Sehingga bonus demografi bisa menjadi maksimal manfaatnya bagi kemajuan Indonesia.
![Dok pribadi](https://assets.kompasiana.com/items/album/2017/03/22/pendidikan-58d1d43ed8937313074a2779.png?t=o&v=770)
Namun dengan semakin meningkatnya upah di Indonesia, mulai banyak industri padat karya yang pindah ke Vietnam atau Kamboja. Hal yang sama juga terjadi di China.
Investasi di Indonesia pada saat ini, fokusnya mulai berubah. Dari padat karya ke padat modal. Industri padat modal adalah industri yang lebih banyak menggunakan tenaga mesin dibanding tenaga orang. Seperti industri otomotif, elektronik dan lain lain.
Dengan berubahnya fokus investasi maka kebutuhan terhadap pekerja kasar akan berkurang. Kebutuhan industri sekarang ini lebih pada pekerja terampil.
Pemerintah sudah mencoba mengantisipasi dengan pemberian insentif pajak untuk industri padat karya, agar lebih banyak pekerja kasar yang bisa terserap.
Pandangan terhadap pendidikan, Indonesia masih menganggap bahwa jika pendidikan mencapai S1 atau minimal  D3 akan lebih menjamin kesempatan kerja.
![Dok Pribadi. Sumber data BPJS](https://assets.kompasiana.com/items/album/2017/03/22/pendidikan-3-58d1d46b6ea8345b058b4567.png?t=o&v=770)
Pandangan yang kurang tepat menurut saya.
Dilihat dari kebutuhan Industri dan perlunya penyiapan angkatan kerja untuk memaksimalkan bonus demografi. Seharusnya pendidikan Indonesia diarahkan ke sekolah menengah kejuruan (SMK).
Harus diakui banyak yang harus diperbaiki dari sistem pendidikan SMK.
Pertama seharusnya jurusan pendidikan SMK disesuaikan dengan potensi daerah setempat. Misalnya jika daerah pertanian maka sebaiknya pemerintah mendirikan SMK Pertanian, agar pertanian di daerah setempat bisa mulai menggunakan teknologi modern untuk meningkatkan hasilnya. Bahkan jika ingin lebih mengerucut, Â bisa didirikan SMK Pertanian yang sesuai dengan apa yang ditanam, contohnya daerah penghasil jagung maka fokus kurikulum SMK lebih ke pertanian jagung.
Kedua, harus ada kerjasama dengan industri. Agar jurusan SMK bisa disesuaikan dengan kebutuhan industri. Misalnya SMK Otomotif untuk industri otomotif, SMK Elektronik untuk industri elektronik. Selain itu kurikulum juga menyesuaikan dengan kebutuhan industri, agar setelah lulus langsung siap bekerja.
Industri saya yakin akan mau membantu, karena akan menghemat waktu dan biaya. Biasanya para pekerja harus melalui training, jika ada kerjasama antara industri dengan SMK sudah tidak perlu lagi. Langsung kerja.
Ketiga, syarat kelulusan untuk SMK tidak perlu lagi dikaitkan dengan ujian nasional. Tetapi langsung kepada ujian untuk memperoleh sertifikasi. Misalnya SMK Listrik langsung akan mendapat sertifikat sebagai ahli listrik. Tentunya hal ini harus bekerja sama dengan asosiasi masing-masing profesi.
Kebutuhan pekerja bersetifikasi ini sangatlah tinggi. Misalnya tukang las jika sudah memperoleh sertifikat sebagai ahli las bisa belajar menyelam. Dengan menjadi ahli las bawah air penghasilan yang bisa didapatkan bisa mencapai puluhan juta rupiah per bulannya.
Contoh lain, pemerintah sebenarnya memiliki peraturan bahwa jika listrik yang digunakan dalam satu pabrik cukup besar, maka penanggung jawab listrik harus bersertifikasi. Ini bisa menjadi peluang kerja bagi lulusan SMK Listrik.
Jika program pendidikan SMK diperbaiki maka bisa diharapkan tingkat pendapatan masyarakat akan bisa meningkat. Bukan lagi menjadi pekerja kasar melainkan menjadi pekerja terampil. Dan jangan lupa waktu dan biaya pendidikan akan lebih rendah jika dibandingkan fokus ke pendidikan tinggi. SMK bisa menggantikan SMU dalam program  wajib belajar 12 tahun.
Jika semua hal ini bisa terwujud, bonus demografi akan bisa lebih maksimal  memberikan manfaat bagi kemajuan Indonesia
Pandangan terhadap pendidikan di Indonesia harus direvolusi dan lebih fokus ke kebutuhan Industri dan bonus demografi.
Salam
Sebuah pemikiran untuk kemajuan Indonesia