Membaca judul tulisan saya ini mungkin ada beberapa pihak yang komplain dalam hati mereka. Tapi memang inilah kenyataan yang ada. Yang saya maksud dengan kata "berpendidikan" adalah orang yang benar-benar mengerti tentang pendidikan, bukan cuma orang yang sekedar tahu tentang pendidikan.
Karena jika kita berbicara mengenai pendidikan, maka haruslah orang-orang yang mengerti pendidikan yang berbicara. Saya secara pribadi sangat tidak sependapat dengan kebijakan otonomi daerah, di mana hampir semua posisi strategis bidang pendidikan ditentukan dan ditunjuk oleh Walikota. Mulai dari kepala dinas pendidikan sampai Kepala Sekolahnya.
Tentu kita sudah merasakan bahwa beberapa kepala sekolah hanyalah merupakan jabatan politis sehingga sangat jarang ada kepala sekolah yang benar-benar berpikir tentang kemajuan dan perkembangan sekolah. Sebagai salah satu praktisi pendidikan, saya menemukan ada guru yang sudah lama menjadi guru, bahkan sangat cerdas dan dipenuhi dengan visi dan misi mulia untuk memajukan sekolah, tapi guru seperti itu tidak pernah mendapat kesempatan menjadi kepala sekolah. Alasannya adalah karena guru tersebut tidak terlibat dalam "dunia politik".
Saya sangat sependapat dengan Wakil Menteri Pendidikan, Musliar Kasim yang menilai sebagian besar kepala bupati dan wali kota salah pilih dalam mengangkat seseorang sebagai Kepala Dinas Pendidikan. Buktinya, banyak Kadis Pendidikan yang tidak paham dengan permasalahan di bidang pendidikan. (Lihat)
Karena salah mengangkat Kepala Dinas Pendidikan, maka kadis tersebutpun juga salah mengangkat Kepala Sekolah. Dan karena kepala sekolah salah diangkat maka kepala sekolah itupun salah angkat pembantu-pembantunya. Nah kalau semuanya "serba salah" maka jangan heran jika banyak sekolah negeri yang kalah bersaing dengan sekolah-sekolah swasta.
Kalau semuanya "serba salah" maka bagaimana dengan generasi muda penerus bangsa kita? Maka sudah saatnya perubahan sistem, khususnya dalam pemilihan kepala dinas Pendidikan maupun kepala sekolah, sudah seharusnya melalui tahapan uji kompetensi yang dilaksanakan oleh tim khusus yang sama sekali tidak memiliki kepentingan politik. Bahkan lebih baik lagi jika warga sekolah turut dilibatkan dalam pemilihan kepala sekolah, jadi pemerintah dan kepala dinas pendidikan cukup menyediakan calon yang sudah melalui tes, selanjutnya warga sekolah dalam hal ini guru dan siswa juga diberi legitimasi untuk menentukan pilihan mereka.
Seorang kepala sekolah haruslah seorang yang dicintai dan disukai oleh warga sekolah, seorang kepala sekolah haruslah seorang yang bisa berkomunikasi baik dengan guru maupun siswa. Dengan demikian, akan tercipta suasana di sekolah yang damai dan menyenangkan.
Semoga melalui tulisan ini, rencana Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN&RB) yang akan melakukan reformasi dalam hal pengangkatan pejabat daerah. Dimana nantinya, akan ada seleksi ketat sebelum seseorang diangkat sebagai kepala dinas pendidikan bisa segera terlaksana demi masa depan pendidikan yang lebih baik.
Salam sukses,
Romy Steven J
www.romystevenj.com
