Industrialisasi NTB: Jalan Panjang Menuju Kemandirian

Dalam teori manajemen inovasi disampaikan bahwa sebuah inovasi di sektor apapun akan berkembang jika ada kerjasama yang baik antara akademisi/ sekolah/ kampus/ lembaga pendidikan (Academic), pelaku usaha khususnya di sektor industri (Business) dan Pemerintah (Government). 

Sebagai ilustari, mari kita ambil contoh Bang Nasrin, pengusaha teh kelor yang saat ini sedang naik daun dan menjadi trending topic di berbagai linimasa. Jika melihat perjalananannya, seorang Nasrin mengambil ide dari riset-riset ilmiah yang dilakukan oleh para akademisi di seluruh Indonesia dan mengimplelentasikannya menjadi jamu kelor NTB, itu jelas, sebuah fakta valid yang diakui oleh beliau sendiri sebagai inisiator olahan kelor di NTB. Lalu dimana peran Pemerintah?

 Mari kita simak video sambutan Bang Nasrin dalam peresmiannya, dengan sangat lantang, beliau menegaskan bahwa pabrik kelor beliau adalah satu-satunya pabrik kelor di NTB, atau mungkin di Indonesia, yang telah memenuhi standar CPOTB dan HACCP, belum lagi dengan sertifikasi P-IRT dan sertifikasi Halal yang menjamin bahwa produk kelor Bang Nasrin telah layak untuk dikonsumsi sebagai sebuah minuman kesehatan yang aman bagi publik. 

Siapakah entitas publik yang mengeluarkan standarisasi CPOTB, HACCP, P-IRT dan Sertifikat Halal produk kelor? Ya jelas Pemerintah, melalui BPPOM NTB, melalui Kemenkumham NTB untuk izin merek dan desainnya, melalui BPJH Kemenag NTB untuk sertifikasi Halal dan entitas publik lain di sektor birokrasi yang semuanya bersinergi untuk mendukung seorang Nasrin menjadi salah satu ikon industrialisasi NTB saat ini. 

Jika melihat timelinenya, 2019, ketika Bang Zul dan Umi Rohmi menjabat, Bang Nasrin memang sedang bersiap untuk membangun pabrik olahan kelornya, jadi seolah-olah Pemprov NTB dengan visi industrialisasinya datang dan menstempel ini sebagai salah satu keberhasilan industrialisasi. 

Ruang diskusi untuk ini mungkin harus sedikit dibalik, bahwa Pemprov NTB tidak menstempel produk teh kelor sebagai keberhasilan industrialisasi NTB, namun lebih kepada spirit untuk menjadikan Bang Nasrin sebagai mentor dalam sektor olahan komoditas di NTB. Bahwa industrialisasi NTB ya seperti ini, butuh tekad dan semangat kuat, karena itu mari belajar dari seorang Nasrin dengan olahan kelornya, mari buat produk turunan lain dari kelor, siapa saja orang NTB bisa menjadi seperti Nasrin, Pemprov akan memfasilitasi dan menjadi jembatan untuk itu semua. 

Terkait bentuk fasilitasinya, contoh terbaik yang bisa diberikan adalah program Inkubasi Bisnis yang dilaksanakan oleh Science Technology And Industrial Park NTB. Mencetak wirausaha baru di sektor olahan NTB. Mencetak Nasrin-nasrin baru, mencetak pelaku industri baru, mengolah komoditas lain di NTB yang memang secara kultural adalah masyarakat agraris. Tapi sekali ini, berbeda sudut pandang adalah biasa, tulisan ini adalah bukti bahwa melihat teh kelor dengan Nasrin dibaliknya bisa dari banyak sudut. Narasi diatas membuktikannya. Semoga tidak sesat pikir.

sate-rembiga-62385411bb44867a83160ab3.jpg

Sate Rembiga Goyang Lidah - Lombok

Banyak juga asumsi yang beredar dalam diskusi yang penulis alami sendiri bersama beberapa orang kawan di kedai-kedai kopi di bilangan Mataram, (tentu ngopinya ya kopi NTB dong, hehehe), mengapa banyak sektor yang belum tergarap. Mengapa hanya itu-itu saja yang dikembangkan?

 Apa sektor itu tidak berhak untuk menikmati perhatian Pemerintah dalam bentuk APBN dan APBD?. Menjawab pertanyaan tersebut, mari melihatnya dari dua sisi, pertama, kemampuan fiskal Pemprov NTB yang kemudian disalurkan melalui Dinas Perindustrian NTB itu terbatas kawan, tentu harus ada skala prioritas komoditas yang harus didorong. Komoditas apa, ya komoditas yang paling banyak jumlahnya, paling memenuhi kualitasnya dan yang paling penting, paling panjang rantai olahan turunannya. Konsep ini dinamakan konsep 3 K (kuantitas, kualitas dan kontinuitas). 

Semakin panjang rantai industri turunan sebuah komoditas, maka peluang untuk diinisiasi melalui fiskal Pemerintah jelas paling berpotensi. Itulah cara Pemprov NTB melalui Dinas Perindustrian Provinsi NTB mengakomodir kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB terkait pengembangan industrialisasi NTB. Dan semua itu tertuang cantik dalam Perda RPIP NTB yang baru saja disahkan.