Jika dilihat persoalan Djoko Tjandra memiliki dampak luas kepada konteks penegakan hukum dalambermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karenanya, persoalan Djoko Tjandra yang begitu mudah keluar masuk Indonesia yang diberikan karpet merah bahkan dikawal sedemikian rupa.
Ini tidak hanya melibatkan satu institusi saja, tapi melibatkan banyak institusi. Mulai dari kejaksaan agung, kepolisian, imigrasi, pengadilan bahkan dari pihak pengacara pun demikian. Hal ini membuktikan bahwa aparat negara yang terlibat tidak menghiraukan hukum yang ada dan hanya mementingkan kepentingan pribadi saja.
Untuk memperbaiki sistem penegakan hukum dan siapa pihak-pihak yang ikut terlibat dalam kasus Djoko Tjandra solusinya adalah pasukan khusus untuk menyelidiki lebih dalam mengenai kasus ini. Dalam rangka untuk menyelidiki pihak-pihak yang harus dimintai pertanggung jawaban dalm konteks abuse of power dan juga dalam rangka memperbaiki penegakan hukum di negara ini.
Harus dilakukan rapat gabungan antara Mentri Hukum dan HAM, lalu Kejaksaan Agung dan kepolisian utuk mengurai kasus Djoko Tjandra. Apa yang menyebabkan, sehingga seorang Djoko Tjandra begitu mudah dan menjadi preseden buruk dalam konteks penegakan hukum dan hal ini menjadi tamparan dan mempermalukan institusi penegakan hukum di negara ini.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
