3 Alasan Loyalitas Elit Politik Amerika Serikat Kepada Freeport

Kepentingan nasional merupakan salah satu alasan yang mendasari pentingnya kunjungan luar negeri antar Negara yang dilakukan oleh elit politik. Indonesia, pada tanggal 20 April 2017 lalu mendapat kunjungan resmi dari Wakil Presiden Amerika Serikat (AS), Mike Pence. Berdasarkan informasi yang dirangkum oleh CNBC, dikatakan bahwa tujuan dari kunjungan Pence ke Indonesia terkait peringatan hari jadi ASEAN yang ke 50 tahun dan Peringatan 40 tahun kerjasama AS & ASEAN. Tetapi, banyak pula opini publik yang juga mengaitkan kunjungan ini merupakan manuver politik Pemerintah AS untuk menjadi penengah konflik yang terjadi antara Indonesia dan PT. Freeport Indonesia (PTFI) sebagai salah satu perusahaan afiliasi Freeport Mcmoran Inc asal Amerika.

Sebagaimana yang diketahui, PTFI sedang bersitegang lantaran pemerintah Indonesia mewajibkan perubahan bentuk usaha dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang menyebabkan  PTFI harus membayar pajak yang lebih tinggi dan melakukan kewajiban divestasi saham ke pemerintah Indonesia sebesar 51%.

Hal tersebut menyebabkan PTFI terkesan panik, karena menuntut penyelesaian masalah melalui jalur Arbitrase dan isu pengurangan karyawan massal, tetapi nampaknya strategi tersebut tidak membuat bergemingnya pemerintah Indonesia pada keputusannya. Tidak kehabisan akal, PTFI  disinyalir melakukan pendekatan yang lebih elegan dengan menggunakan elit politik AS.

Kunjungan Pence memang tidak serta merta dapat dikaitkan seutuhnya dengan permasalahan yang sedang terjadi antara Indonesia dan PTFI, namun menggunakan pendekatan melalui elit politik sangat dimungkinkan, terlebih kedekatan antara Freeport Mcmoran Inc dan elit politik Amerika sudah menjadi rahasia publik. Kedekatan tersebut terjalin akibat tingginya posisi tawar Freeport Mcmoran Inc dalam beberapa hal, seperti:

Pendapatan Negara

Pundi-pundi kas Negara merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung program-program pemerintah. Hal ini menyebabkan, pemerintah Amerika terus berusaha untuk mengoptimalisasikan pendapatan Negara dengan cara mendukung kegiatan bisnis korporasi yang stabil.

PTFI selaku perusahaan afilisasi Freeport Mcmoran Inc, mempunyai profit yang luar biasa besar sehingga akan sangat berdampak besar pula pada pendapatan Negara (Amerika Serikat), apalagi jika PTFI sampai berhenti berporduksi hanya karena permasalahan kontrak. Sebagaimana yang dilansir Tempo.com, bahwa Pendapatan PTFI di tahun 2016 sebesar US$3,29 miliar atau Rp. 44 Triliun, melonjak 24% dibandingkan tahun 2015 yang membukukan keuntungan sebesar US$ 2,65 miliar atau Rp 35,3 Triliun.

Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja menjadi isu yang sangat penting bagi Negara-negara maju seperti AS. Dalam hal ini, Presiden Direktur Freeport McMoran Inc,  yang dikutip dari Kompas.com mengklaim bahwa perusahaannya sebagai salah satu  yang paling banyak mempekerjakan masyarakat yang berada di Amerika Serikat bagian selatan. 

Dengan menyerapnya banyak tenaga kerja, Freeport Mcmoran Inc dianggap sangat berkontribusi dalam menjalankan program pemerintah, sebagai gantinya pemerintah AS juga berusaha untuk memberikan kontribusi lebih dalam mengatasi berbagai masalah pada lingkup bisnis Freeport Mcmoran Inc agar tingkat kemiskinan dan pengangguran dapat terus ditekan sehingga kesejahteraan penduduk terus meningkat.

Businessman dalam Pemerintahan Trump

Posisi Carl Icahn sebagai pemegang 7% saham Freeport McMoRan, dan tercatat sebagai pemegang saham terbesar sejak 1, 5 tahun terakhir, mempunyai peran yang sangat besar dalam setiap kebijakan yang diambil Freeport McMoRan, terlebih saat ini Icahn juga menjabat sebagai  'Special Advisor' atau Staff khusus President AS Donald Trump, sebagaimana dilansir dalam Detik.com.  Posisi strategis Carl Icahn dalam birokrasi sekaligus pemegang saham Freeport, menjadikan ia dapat leluasa untuk melindungi perusahaan AS diluar negeri melalui kebijakan yang proteksionis, dan jangan lupa bahwa alasan terpilihnya Carl Icahn sebagai staff khusus adalah mandat langsung dari sang Presiden.

Dari 3 alasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan “menyenggol” Freeport sama dengan menyenggol Amerika Serikat. Tetapi hal ini tidak bisa dijadikan alasan untuk mengendurkan ketegasan pemerintah pada masalah yang terjadi saat ini. Kasus Freeport saat ini mengubah presepi masyarakat tentang ketegasan pemerintah yang sudah lama tidak dilihat, ketegasan ini diharapkan dapat terus berlanjut dan juga dapat dilakukan pada permasalahan lainnya sehingga harkat dan martabat bangsa ini juga dapat mulai diperhitungkan dalam lingkup internasional.