Siapa Nakhoda Baru Golkar?

DENGAN SENTUHAN JUSUF KALLA (JK)
GOLKAR BERSATU MENUJU MUNASLUB 2016

Ketika JK dipastikan mendampingi JOKOWI dalam PILPRES 2014, maka kebangkitan GOLKAR dalam kancah politik Nasional semakin terang benderang. Tidak terbantahkan bahwa proses pengkaderan Partai GOLKAR sangat berhasil dan sukses, sekalipun nyaris bubar di Era Pemerintahan Abdurahman Wahid (Gus Dur).

Upaya sang arsitek Akbar Tanjung dengan wacana paradigma baru berhasil meyakinkan segenap rakyat Indonesia sehingga GOLKAR mampu bertahan mengisi ruang dan waktu perjalanan reformasi yang sebenarnya memang dimaksudkan "pembaharuan" atas ERA ORDE BARU, yang dipandang otoriter dan militerisme. Tidak dapat terbantahkan, bahwa reformasi telah melahirkan perubahan dipelbagai bidang, terutama kebebasan berkumpul dan berpendapat bahkan melahirkan sistim multi-partai yang hampir tidak terbendung. Kesempatan terbuka lebar sehingga kader-kader GOLKAR berhasil menempati posisi penting dihampir semua partai politik, tidak terkecuali diantaranya PDI PERJUANGAN, yang sesungguhnya sebagai rival politik utama, baik ditingkat Nasional maupun diberbagai daerah, provinsi dan Kabupaten/Kota.

Waktu terus bergulir, sukses kepemimpinan GOLKAR berjalan mulus hampir tidak ada kendala dan ini bagian dari warisan model kepemimpinan SOEHARTO yang membesarkan dan dibesarkan GOLKAR, sekalipun GOLKAR lahir atas pemikiran brilliant seorang SOEKARNO dengan membidani SEKBER GOLKAR diawal Era enam puluh, yang pada waktu itu dimaksudkan menghimpun para golongan "kekaryaan" untuk fokus pada pembangunan phisik setelah melewati pergolakan politik dengan pihak Belanda dan sekutunya.

Tidak beehenti disini, GOLKAR terus membenahi posisi sehingga eksistensi tetap terjaga sampai saat ini, apapun situasi dan kondisi yang terjadi. Kiprah GOLKAR dengan suksesi berturut-turut, Akbar Tanjung, Jusuf KALLA dan Aburizal Bakri berhasil menghiasi dinamika politik dan demokrasi, baik dalam masa transisi reformasi dan utamanya sekarang ini menuju era globalisasi yang tidak lagi mengenal ruang dan waktu. Sehingga kekuatan partai politik menjelang PEMILU legislatif Tahun 2019, akan menjadi ajang perebutan antara GOLKAR dan PDI Perjuangan. Dengan catatan sistim pengkaderan harus menjadi prioritas sehingga sehingga tidak akan tersaingi dengan Parpol pendatang baru, misalnya PERINDO. Penguasaan jaringan dan komunikasi menjadi bagian terpenting bagi setiap Parpol, sekalipun sifatnya suplemen.

Kembali pada posisi GOLKAR BERSATU, inilah kekuatan riel yang dimainkan para "anak didik" Soeharto, untuk dapat kembali mengambil kembali posisi Pemerintahan, sejatinya terbuka peluang segala apa yang pernah dinikmati di ERA SOEHARTO, sepanjang semuanya untuk kepentingan NKRI, khususnya Indonesia SejahteraSejahtera. Rakyat sudah semakin maju dalam mempertimbangkan gaya kepemimpinan yang benar-benar ditujukan untuk kepentingan rakyat banyak, dan bukan sebaliknya menyuburkan KORUPSI KOLUSI dan NEPOTISME (KKN), apalagi dengan upaya-upaya melemahkan KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK). Mengaoa? KPK masih harus menyelesaikan setumpuk Pekerjaan Rumah (PR) yang sudah terbukti membawa kerugian besar karena berakibat pada keterpurukan dan beban hutang yang akan dipikul generasi penerus anak Bangsa.

Nakhoda Baru GOLKAR

Kesepakatan politik besar dan elegan sudah bergulir diantara para pemangku partai GOLKAR, dengan pernyataan bahwa generasi tua (ARB, AL, AT bahkan JK sekalipun) tidak akan maju dalam perebutan kursi Ketua Umum dalam MUNAS waktu dekat ini. Lantas, siapa yang layak dan mampu (dalam segala hal) untuk menjadi Nakhoda baru GOLKAR? Memang sangat banyak kader, tapi yang mampu tentunya sangat terbatas. Akankah Putra / Putri Soeharto terpanggil untuk melanjutkan pengabdian sang Ayah? Hanya waktu yang akan menjawab saat MUNASLUB mendatang. Semoga.....!!!