Masyarakat Harus Diedukasi dengan Program Kerja

Kampanye dan Urgensinya

Perhelatan pilkada sudah di depan mata. Masing-masing pasangan calon memiliki waktu kurang lebih 22 hari atau 3 minggu (hingga 23 November 2024) untuk berkampanye.

Masa kampanye adalah masa perkenalan diri kandidat tetapi juga masa adu strategi memikat hati para pemilih. 

Sudah tentu dalam proses itu program kerja menjadi salah satu ujung tombak meraup suara para pemilih.

Meski begitu, kita sebagai masyarakat disuguhkan juga dengan banyak narasi serta gagasan yang kadang sulit dicerna nalar.

Karena penulis berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka penulis lebih banyak mengambil contoh kasus yang ada di wilayah penulis tinggal untuk memperlihatkan gagasan kandidat yang "miskin".

Kandidat Minim Gagasan

Poin ini menarik untuk disorot meski dengan catatan bahwa penulis sebenarnya malas menyinggung tetapi karena makin masif isu ini dibicarakan di media sosial maka penulis "terpaksa" berkomentar.

Di NTT, pasca debat pertama gubernur NTT (23 Oktober 2024), muncul isu perhatian pemerintah pusat akan dominan jika paslon tertentu terpilih.

Saking masifnya, para anggota legislatif dari partai pengusung paslon tersebut ramai-ramai memberi komentar tentang pentingnya memilih paslon bersangkutan degan alasan jaringan di pusat lebih memungkinkan.

Penulis kemudian mencoba merenungkan kembali pernyataan itu. Dari hasil perenungan itu, penulis kemudian dibawa pada satu pemahaman yang penulis rasa disetujui oleh para pembaca.

Bahwa sesungguhnya para kandidat yang maju dalam pertandingan politik itu adalah para putra-putri terbaik NTT yang telah bekerja untuk rakyat dengan porsi kerjanya masing-masing.

Prestasi itu yang harusnya disebarluaskan, sambil dibarengi dengan visi-misi agar masyarakat tahu apa yang menjadi kerja prioritas para kandidat jika nanti terpilih menjadi pemimpin di NTT.

Benarkah Politik Sarat Kepentingan?

Politik itu tidak hanya berkaitan dengan mendapatkan jabatan tetapi politik juga erat kaitannya dengan upaya menata kehidupan kota termasuk di dalamnya persoalan kemanusiaan.

Karena politik itu adalah cara untuk membenahi masalah kemanusiaan maka tidak salah jika kemudian para kandidat memperlihatkan prestasi atau kinerja mereka.

Tetapi adalah suatu masalah jika kemudian kerja kemanusiaan ini dipelintir dengan maksud "memaksa" masyarakat memilih kandidat bersangkutan karena alasan koalisi gemuk.

Lagi-lagi kita terjebak dalam politik kepentingan. Kalau bermodalkan jejaring ke pusat dan alasan mana sahabat, mana teman koalisi maka sudah tentu implementasi sila kelima Pancasila jauh dari harapan.

Katanya harus ada "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", tapi mengapa harus ada dikotomi teman lawan sahabat dalam kontestasi politik?

Masyarakat pada akhirnya butuh edukasi yang baik menjelang pemilihan, masyarakat mau lihat apa janji politik pemimpin ke depan. 

Jangan bawa-bawa konflik kepentingan masuk dalam arena demokrasi. Semoga saja!

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H