Pembangunan Kelautan untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi

Program Jangka Pendek

Oleh sebab itu, dalam jangka pendek – menengah (mulai sekarang sampai 2020), pemerintah harus merevitalisasi dan mengembangkan sektor-sektor ekonomi kelautan yang dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi (diatas 7 persen per tahun), menyerap banyak tenaga kerja, mensejahterakan rakyat, pasarnya tersedia, dan memerlukan modal dan teknologi yang relatif kecil dan mudah.  Sektor-sektor ekonomi kelautan yang dimaksud adalah: (1) perikanan tangkap, (2) perikanan budidaya, (3) industri pengolahan hasil perikanan, (4) industri farmasi dan kosmetik dari laut, (5) pariwsisata bahari, (6) industri galangan kapal, dan (7) industri mesin dan peralatan perikanan.

Di sektor perikanan tangkap, kita mesti mengembangkan armada kapal ikan modern dengan ukuran kapal diatas 50 GT dengan alat tangkap yang efisien dan ramah lingkungan sebanyak 5.000 unit kapal sampai 2019.  Ini untuk memanfaatkan sumber daya ikan di wilayah perairan di atas 12 mil, laut dalam, laut lepas, dan ZEEI yang selama ini menjadi ajang pencurian (illegal fishing) oleh nelayan asing atau masih underfishing, seperti Laut Natuna, ZEEI Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, Teluk Tomini, Laut banda, Laut Arafura, dan ZEEI Samudera Pasifik dan Samudera Hindia.  Setiap 100 kapal ikan dikawal oleh kapal TNI-AL atau Coastguard.  

Dengan cara seperti ini diyakini IUU fishing oleh nelayan asing akan dapat diatasi secara tuntas.  Dan, pada saat yang sama kita mendapatkan jutaan ton ikan untuk menghidupkan kembali industri pengolahan hasil perikanan yang mati suri selama dua tahun terakhir ini.  Kita bangun Pelabuhan Perikanan Samudera yang dilengkapi dengan kawasan industri perikanan dan maritim terpadu sebagai tempat pendaratan ikan armada kapal ikan modern tersebut, industri pengolahan, dan jaringan pemasaran. 

Nelayan tradisional yang selama ini beroperasi di wilayah-wiayah laut dangkal, di bawah 12 mil mesti ditingkatkan kapasitas dan produktivitas penangkapan ikannya dengan menyediakan tekonologi penangkapan ikan (kapal ikan dan alat tangkap) yang lebih efisien, produktif, dan ramah lingkungan sesuai dengan potensi produksi lestari (MSY = Maximum Sustianble Yield) sumber daya ikan di setiap wilayah perairan.

Di sektor perikanan budidaya, kita tingkatkan produksi berbagai jenis ikan melalui  intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi usaha perikanan budidaya ramah lingkungan di perairan laut, payau, dan tawar.  Jenis-jenis ikan budidaya laut yang relatif mudah dibudidayakan, sangat dibutuhkan untuk pasar domestik maupun ekspor, dan keuntungan (profit) nya lumayan besar antara lain adalah berbagai jenis kerapu, kakap, bawal bintang, bandeng, gobia, abalone, kerang hijau, gonggong, teripang, dan lobster. Untuk di perairan payau antara lain meliputi udang windu, udang vanamme, kerapu lumpur, bandeng, nila salin, dan berbagai jenis kepiting termasuk kepiting soka.  Di perairan tawar, kita bisa budidayakan ikan nila, patin (dori), lele, emas, gurame, belida, baung, bawal air tawar, udang galah, dan lobster air tawar (Cerax spp). 

Sekedar ilustrasi betapa dahsyatnya potensi ekonomi perikanan budidaya adalah usaha budidaya udang vanname.  Indonesia memiliki 3 juta ha lahan pesisir yang cocok untuk budidaya tambak udang vanamme.  Jika kita usahakan 500.000 ha (17% total potensi) dengan rata-rata produktivitas selama ini sekitar 40 ton/ha/tahun.  Maka, bisa diproduksi 20 juta ton atau 20 milyar kg udang per tahun.  Saat ini harga udang vanamme di tambak (on-farm) rata-rata 4 dolar AS/kg.  Sehingga, bisa dihasilkan nilai ekonomi 80 milyar dolars AS (Rp 1.000 trilyun)/tahun atau sekitar 40% APBN 2016.  Rata-rata keuntungan bersih sekitar Rp 10 juta/ha/bulan.  Potensi tenaga kerja on-farmsebanyak 3 orang/ha x 500.000 ha = 1,5 juta orang.  Dan, potensi tenaga kerja off-farm (orang yang bekerja di sektor hulu dan hilir dari tambak udang) sekitar 2 orang/ha x 500.000 ha = 1 juta orang.

Karena jarak antara lokasi penangkapan ikan (fishing grounds) atau budidaya ikan dengan pelabuhan perikanan dan kawasan industri pengolahan ikan, maka pemerintah melalui BUMN maupun perusahaan swasta harus mulai sekarang juga menyediakan jasa kapal pengangkut ikan berpendingan.  Selain itu, pemerintah harus menjamin ketersediaan sarana produksi perikanan (seperti alat tangkap, bahan bakar, perbekalan melaut, benih ikan, benur, dan pakan) dengan jumlah mencukupi dan harga relatif murah bagi semua nelayan dan pembudidaya ikan di seluruh wilayah NKRI.  Pasar untuk ikan hasil tangkapan nelayan dan pembudidaya harus dijamin dengan harga yang menguntungkan nelayan serta pembudidaya, dan sekaligus terjangkau oleh rakyat. Permodalan (kredit perbankan) dengan suku bunga relatif murah dan persyaratan relatif lunak (seperti di emerging economies lainnya) harus bisa diakses oleh seluruh nelayan dan pembudidaya ikan.  Jangan lupa, kita juga harus terus-menerus meningkatkan kapasitas dan etos kerja nelayan dan pembudidaya ikan melalui program pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan (DIKLATLUH) secara sistematis dan berkesinambungan.

Program Jangka Panjang

Dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai PMD, seluruh sektor ekonomi kelautan (seperti Kelautan dan Perikanan, ESDM, Pariwisata Bahari, Perhubungan Laut, dan Industri dan Jasa Maritim) dituntut untuk mampu mendayagunakan ruang, SDA, dan jasa-jasa lingkungan (environmental services) kelautan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru, kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja, dan daya saing bangsa secara ramah lingkungan, inklusif, dan berkelanjutan.  Kawasan-kawasan industri atau KEK baru harus diprioritaskan dikembangkan di luar Jawa, khususnya di kawasan-kawasan pesisir di sepanjang ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) dan pulau-pulau terluar.  Hal ini sangat strategis supaya Indonesia mampu menikmati keuntungan sebagai pemasok barang dalam sistem rantai global, bukan sebagai pembeli (konsumen) seperti yang terjadi selama ini.  Pasalnya, sekitar 45% total barang yang diperdagangkan di dunia dengan nilai sekitar 1.500 trilyun dolar AS per tahun dikapalkan melalui ALKI.

Secara simultan, diplomasi serta kekuatan hankam maritim juga harus diperkuat dan dikembangkan guna memperkokoh kedaulatan wilayah NKRI.  Selain itu, diplomasi dan kekuatan hankam maritim Indonesia juga harus secara signifikan mampu berkontribusi dalam mewujudkan stabilitas, keamanan, dan perdamaian di wiayah laut dunia, khususnya diantara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia.