Adanya Kasus Korupsi di Tengah Pandemi Covid-19

Pandemi covid-19 adalah pandemi yang disebabkan oleh adanya kasus covid-19. Pada masa pandemi tersebut, negara Indonesia tak hanya mengalami dampak kesehatan, tetapi juga mempengaruhi kondisi ekonomi, pendidikan dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Dampak ekonomi yang terjadi adalah penurunan ekonomi yang sangat drastis akibat adanya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). 

Mulai dari pegawai, penjual pengusaha bahkan wiraswasta mengalami dampak menurunya presentase ekonomi di Indonesia, seperti bangkrutnya para pedagang pasar, banyak pekerja yang terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) serta semakin langkahnya untuk mencari lowongan pekerjaan karena hampir semua masyarakat harus duduk di rumah demi memutus rantai penyebaran virus covid-19. Untuk menanggulangi dampak PPKM ini, pemerintah memberikan Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat yang membutuhkan.

Bansos adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat akibat terdampak sosial. Progam ini merupakan strategi pemerintah untuk mengurangi dampak sosial-ekonomi masyarakat Indonesia. Sasaran progam ini adalah masyarakat miskin dan rentan, namun begitu banyak pula masyarakat mampu yang menerima progam ini. Dibalik itu, ternyata terdapat beberapa orang yang memanfaatkan kesempatan ini demi kepentingan mereka sendiri, seperti adanya kasus korupsi dana bansos dan dana bantuan PKH

Korupsi berasal dari Bahasa Latin "corruption" yang memiliki kata kerja "corrumpere" artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Jadi korupsi adalah tindakan memperkaya diri sendiri atau mengutamakan kepentingan pribadi. 

Dengan demikian, korupsi Bansos adalah tindakan memperkaya diri dengan mengambil dana Bansos. Tindakan terhadap korupsi tersebut dapat memberikan dampak merugikan banyak pihak, baik dari masyarakat maupun negara. Oleh karena itu, korupsi harus diberantas.

Dari hasil survei, kasus korupsi di masa pandemi mengalami peningkatan hingga 39,6%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kasus pandemi membuka celah baru dalam tindak pidana korupsi. Gubernur RI Lemhannas juga berpendapat bahwa agenda penegakan hukum yang efektif dan berimbang harus berpindah dari pola pikir penegakan hukum bentuk pelanggaran ke pola pikir pencegahan sebagai bentuk penyelewengan terhadap uang atau korupsi. 

"Sangat penting dan mendesak lebih cepat untuk dilakukan upaya-upaya atau langkah-langkah untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di masa pandemi Covid-19 agar kasus-kasus korupsi tidak semakin meningkat dan program-program pemerintah dapat dilaksanakan tepat sasaran," tutur Gubernur Lemhannas Republik Indonesia

Pada 6 Desember 2020, KPK menetapkan mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara sebagai tersangka dalam kasus suap Bansos. Selain Julian Batubara, KPK juga menangkap Matheus Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian I M dan Harry Sidabuke sebagai tersangka selalu memberi suap. Kasus ini bermula ketika adanya progam pengadaan Bansos penanganan Covid-19 berupa sembako pada tahun 2020 senilai Rp.5,9 Triliun. 

Saat itu Juliari menunjuk Matheus dan adi sebagai Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) serta menyepakati adanya fee disetiap pembagian Bansos, yaitu Rp.10.000 dari Rp.300.000 per satu bantuan sosial (Bansos). Diduga pada periode pertama Juliari telah mengkorupsi dana Bansos sebesar Rp.12 M dan dalam periode kedua Juliari mengkorupsi dana Bansos sebesar Rp.8,8 M. 

Jadi dari total uang tersebut yang diperoleh dari Juliari sekitar Rp.17 M diduga digunakan untuk kepentingan individu. Dalam perbuatannya, Juliari didakwa melanggar Pasal 31 ayat 12a, 12b atau pasal 11 Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Korupsi dana Bansos juga dilakukan oleh Mantan Kepala Balai Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan BP3K Kecamatan Biau dan Sumalata yang berinisial NH dan HH. Mereka ditangkap oleh Polres Gorontalo. Menurut laman resmi Polda Gorontalo, dua ASN diketahui terlibat kasus korupsi senilai Rp 698 juta kepada Dana Bantuan Sosial Kementerian Pertanian, salah satu pihak mitra juga ditangkap dalam kasus tersebut. Tiga tersangka melakukan korupsi dalam rangka Gerakan Terapan Menanam Komprehensif atau Program GPPTT Padi di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan. Akhirnya, mereka dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, yang diancam dengan hukuman penjara hingga 20 tahun dan denda hingga Rp.1 Miliar.