Mohon tunggu...
Adoel OK
Adoel OK Mohon Tunggu... wiraswasta -

Tangerang

Selanjutnya

Tutup

Politik

Kemana Dana Desa?

3 Oktober 2016   14:53 Diperbarui: 3 Oktober 2016   15:04 97
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Sejak bergulirnya Pemerintahan Jokowi banyak pihak yang mengapresianyia baik dibidang pendidikan, tenaga kerja, pengusaha, dan tak kalah pentingnya yaitu para masyarakat kecil terutama mereka yang tertinggal dan tinggal dipelosok-pelosok...

Harapan akan hidup lebih baik dan nyaman terutama masalah pembangunan JOKOWI terus berusaha untuk memperbaiki inspratukrur baik progran yang dilakukan oleh tingkat pusat sampai tingkat daerah harus sejalan dengan misi dan visi JOKOWI sehingga melalui Kementrian Desa Jokowi mengucurkan dana yang begitu Pantastik yaitu sekitar 1M, saya yang hidup disebuah Desa yang sudah maju berdekatan dengan megapolitan dana 1 lumayan besar dan saya anggap dengan dana 1 m kebutuhan desa sangat mencukupi jika kebutuhan desa disesuaikan dengan penggunaannya yang diatur dalam peraturan kementrian desa dan saya kira hanya dalam waktu 3 tahun desa akan menjadi desa yang nyaman dan bagus apabila dimanfaatkan untuk kepentingan umum dan tidak disunat / di korupsi.

sudah bergulirnya dana desa selama dua periode tapi saya dan masyarakat khusunya semua masyarakat desa tidak merasa manfaatnya dana desa tersebut dan adapun manfaatnya hanya sedikit dan tidak sebanding dengan dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat silahkan para pembaca merenungkan dan melirik yang ada disekitar kita apakah benar dana desa benar-benar sepenuhnya digunakan, dan menurut saya paling hanya 50% digunakan selebihnya dimanipulasi alias permainan oknum dengan cara membelanjakan dana desa fiktif silahkan cek senduru dan banyak okunum-oknum desa yang hanya melakukan kegiatan-kegiatan menggunakan dana desa seperti pelatihan-pelatihan tetapi itu fiktif, pembangunan-pembanguan pun saya kira banyak yang memanipulasi bon-bon pembelanjaan.

Saya kira bapak menteri desa bukan tidak tahu praktek-praktek tersebut dan para penegak hukumpun seperti itu sudah pasti tahu,,dan masyarakatpun juga tahu tapi sekali lagi semua pihak diam membisu terutama para penegak hukum dengan dalih apabila tidak ada laporan maka tidak akan bertindak dan itu lemahnya huikum kita apabila ada laporan tidak akan ditindaklanjuti dan masyarakatpun ogah melaporkan termasuk saya kenapa seperti itu dan pikiran saya dari pada saya harus mengumpulkan bukti yang memakan waktu lebih baik saya mencari uang yang halal untuk menghidupi keluarga, sebenanya pihak lembaga hukum apa sich yang cocok untuk menangani kasus dana desa dan saya harap para penegak hukum jagnan menunggu laporan dan silahkan sidak terutama kementerian desa dan sudah saatnya Dana desa diselamatkan

Kepercayaan saat ini dari masyarakat adalah lembaga KPK dan sekali lagi apakah KPK bisa menangani kasus seperti ini terlalu kecil lalu kemana lembaga yang lainnya...Ayo dorong KPK membangun Kantor-kantor di Daerah untuk mengurusi korupsi kelas teri yang mengakar kuat..

Dana DESA ANGIN SEGAR BUAT KEPALA DESA sekaligus Dana yang emmbuat pusing Kepala Desa

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun