Sebuah Paradoks: Harga Beras Republik Indonesia Paling Mahal di Kawasan ASEAN Tetapi Petani tetap Miskin

Beras adalah kebutuhan pokok bagi mayoritas penduduk Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, harga beras di Indonesia tetap berada pada posisi tertinggi di ASEAN, mencapai kisaran Rp12.000 hingga Rp14.000 per kilogram (BPS, 2024). Ironisnya, meskipun harga ini tinggi, petani yang menghasilkan beras tersebut sering kali hidup di bawah garis kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022 sekitar 28,7% dari penduduk miskin di Indonesia adalah petani. Hal ini menimbulkan paradoks yang harus dianalisis lebih mendalam.

1. Faktor-faktor yang Menyebabkan Petani Miskin 

a. Struktur Pasar yang Tidak Adil

 Pasar beras di Indonesia dikuasai oleh para tengkulak dan pedagang besar yang memiliki posisi tawar lebih kuat daripada petani. Petani sering kali dipaksa menjual gabah pada harga rendah saat musim panen karena mereka membutuhkan dana cepat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di sisi lain, harga beras di tingkat konsumen jauh lebih tinggi karena adanya rantai distribusi yang panjang dan tidak efisien. Dengan demikian, keuntungan lebih banyak diperoleh oleh pedagang perantara daripada petani.

b. Ketergantungan pada Tengkulak dan Akses Terbatas terhadap Modal

Sebagian besar petani di Indonesia bergantung pada tengkulak untuk mendapatkan modal tanam dan sarana produksi. Ketika hasil panen tiba, mereka harus menjual gabah pada tengkulak dengan harga yang lebih rendah karena adanya hutang yang harus dilunasi. Sistem ini membuat petani terjebak dalam siklus kemiskinan, meskipun harga beras di pasaran relatif tinggi.

c. Biaya Produksi yang Tinggi dan Rendahnya Efisiensi Pertanian

Produktivitas lahan padi di Indonesia rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya seperti Vietnam dan Thailand. Hal ini disebabkan oleh kurangnya akses terhadap teknologi pertanian modern, kualitas bibit yang tidak optimal, dan biaya input produksi yang tinggi seperti pupuk, pestisida, serta tenaga kerja. Meski harga beras di pasar tinggi, biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani juga tinggi, sehingga margin keuntungan yang diperoleh petani sangat kecil.

d. Minimnya Perlindungan Sosial dan Kebijakan Subsidi yang Tidak Tepat Sasaran.

Kebijakan perlindungan sosial bagi petani masih lemah. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah, seperti subsidi pupuk dan bantuan modal, sering kali tidak tepat sasaran atau lambat dalam pendistribusiannya. Akibatnya, banyak petani kecil yang tidak menerima manfaat yang memadai dari kebijakan tersebut, sehingga kesejahteraan mereka tidak meningkat meski harga beras naik. (Sibuea, 2016)

2. Dampak Kemiskinan Petani terhadap Stabilitas Sosial dan Ekonomi

Kemiskinan yang dialami petani beras di Indonesia memberikan dampak serius terhadap stabilitas sosial dan ekonomi nasional. Petani yang hidup di bawah garis kemiskinan sulit untuk meningkatkan produktivitasnya karena keterbatasan modal dan akses terhadap teknologi. Dalam jangka panjang, hal ini akan mengancam ketahanan pangan nasional, mengingat sektor pertanian merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Selain itu, ketimpangan pendapatan yang semakin lebar antara petani dan pihak-pihak yang menguasai pasar dapat memicu keresahan sosial.

3. Solusi untuk Mengatasi Kemiskinan Petani di Tengah Tingginya Harga Beras

a. Reformasi Struktur Pasar dan Penguatan Peran Koperasi

Pemerintah perlu melakukan reformasi dalam struktur pasar beras dengan memotong peran tengkulak dan memperkuat peran koperasi tani. Koperasi tani dapat menjadi wadah bagi petani untuk mengorganisir produksi dan distribusi hasil panen mereka secara kolektif, sehingga posisi tawar mereka meningkat dan mereka bisa mendapatkan harga yang lebih adil.

b. Peningkatan Akses Petani terhadap Teknologi dan Modal

Pemerintah harus memperluas akses petani terhadap teknologi pertanian modern dan modal yang terjangkau. Investasi dalam infrastruktur pertanian seperti irigasi, mekanisasi, dan penelitian bibit unggul akan meningkatkan produktivitas petani, sehingga mereka bisa menghasilkan lebih banyak dengan biaya yang lebih efisien.

c. Kebijakan Subsidi yang Tepat Sasaran dan Penguatan Perlindungan Sosial

Subsidi pemerintah, terutama dalam hal pupuk dan sarana produksi lainnya, harus tepat sasaran dan distribusinya dipercepat. Selain itu, perlindungan sosial seperti jaminan kesehatan dan pensiun bagi petani perlu diperluas agar mereka memiliki jaring pengaman ketika mengalami gagal panen atau masalah kesehatan.

d. Diversifikasi Pendapatan Petani

Petani tidak bisa terus bergantung hanya pada hasil pertanian padi. Pemerintah perlu mendorong diversifikasi pendapatan melalui pengembangan agrowisata, hortikultura, atau kegiatan ekonomi lainnya yang bisa menambah penghasilan petani tanpa meninggalkan sektor pertanian utama.

4. Studi Kasus Keberhasilan petani di Vietnam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani

Pemerintah Vietnam telah mengimplementasikan sejumlah kebijakan yang berpihak pada petani sebagai bagian dari reformasi agraria dan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa kebijakan penting yang mendukung petani di Vietnam:

a. Reformasi Agraria (Doi Moi)

Pada tahun 1986, Vietnam memulai reformasi ekonomi yang dikenal sebagai Doi Moi. Reformasi ini mencakup kebijakan redistribusi tanah yang bertujuan memberikan hak penggunaan tanah kepada petani. Pemerintah mengizinkan petani untuk memiliki hak penggunaan tanah jangka panjang (hingga 20 tahun untuk lahan pertanian), yang memberikan mereka otonomi lebih besar dalam pengelolaan pertanian dan meningkatkan produktivitas. (Liu et al., 2020)

b. Kebijakan Harga Minimum untuk Produk Pertanian

Pemerintah Vietnam juga memperkenalkan kebijakan harga minimum untuk produk pertanian utama seperti beras. Tujuan dari kebijakan ini adalah melindungi petani dari fluktuasi harga pasar dan memastikan pendapatan mereka tetap stabil.

c. Subsidi dan Bantuan Input Pertanian

Vietnam menyediakan subsidi untuk input pertanian seperti pupuk, bibit, dan irigasi. Selain itu, pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk program pelatihan teknologi pertanian modern dan penggunaan alat-alat yang lebih efisien.

d. Kebijakan Kredit Mikro

Vietnam memiliki berbagai program kredit mikro yang bertujuan membantu petani mengakses modal dengan bunga rendah. Program ini bertujuan untuk mendukung petani kecil yang seringkali kesulitan mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal (Wisudayana, et.al., 2018).

e. Pengembangan Infrastruktur Pedesaan

Sebagai bagian dari kebijakan pembangunan pedesaan, pemerintah Vietnam telah meningkatkan investasi dalam infrastruktur di daerah pedesaan. Ini termasuk pembangunan jalan, irigasi, listrik, dan akses ke pasar, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.

f. Kebijakan Ekspor Pertanian

Vietnam telah menjadi salah satu negara penghasil beras terbesar di dunia, dan pemerintah telah memainkan peran penting dalam memfasilitasi ekspor produk pertanian. Dengan memperkuat kebijakan ekspor, pemerintah berupaya membuka akses pasar internasional bagi hasil pertanian Vietnam, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan petani.  (Hermawan, 2013).

g. Pengembangan Koperasi Pertanian

Pemerintah mendorong pembentukan koperasi pertanian sebagai cara untuk meningkatkan daya tawar petani. Koperasi membantu dalam mengakses pasar, mendapatkan harga yang lebih baik untuk produk, serta memberikan pelatihan dan dukungan teknis bagi para anggotanya.

Daftar Pustaka 

Gede Putu Surya Wisudayana, Sudirman IW and Budiasa IGS. Analisis Pengaruh Kebijakan Pemerintah Dan Modal Sosial Terhadap Kinerja Sosial Ekonomi Lembaga Perkreditan Desa Dan Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin Di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. E-Jurnal Ekon dan Bisnis Univ Udayana 2018;10:2285--2312.

Hermawan I. Asian Nations Economy Community ( AEC ). 3. 2013;157--196.

Liu Y, Barrett CB, Pham T, et al. The Intertemporal Evolution of Agriculture and Labor over a Rapid Structural Transformation: Lessons from Vietnam. Food Policy 2020;94(December 2019):101913; doi: 10.1016/j.foodpol.2020.101913.

Sibuea MB. Analysis Of Factors Cause Reduction Sawah Rice Farmers In Central District Tapanuli. Agrium 2016;20(1):344--348.

Statistik BP. Rata-Rata-Harga-Beras-Bulanan-Di-Tingkat-Penggilingan-Menurut-Kualitas. 2024. Available from: https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjI3NyMy/rata-rata-harga-beras-bulanan-di-tingkat-penggilingan-menurut-kualitas-.html.