PDIP sendiri, malah dalam beberapa kebijakan yang diputuskan oleh Risma, terkait pembangunan tol tengah kota, maupun kenaikan pajak reklame, cenderung bersikap diam, dan kadangkala bersikap kontradiktif. Tentunya, apa yang terjadi antara Risma dan PDIP, sejatinya merupakan dinamika politik yang sangat lumrah dalam pentas politik.
Hal ini dikarenakan, dalam politik bukanlah hubungan kekeluargaan atau persahabatan, akan tetapi, hubungan kepentingan. Sehingga, jika kepentingan tidak tercapai, maka konsekuensinya adalah retaknya hubungan yang harmonis. Sangat diharapkan apa yang terjadi antara PDIP dan Risma, tidak menimbulkan gejolak yang meluas. Dengan artian, deal-deal untuk kembali menjalin hubungan yang harmonis, masih dalam kerangka politik Pancasila, yang mengarah pada kebaikan bersama seluruh rakyat. Bukan pada kebaikan bersama yang hanya sebatas kalangan atas, antara Risma dan PDIP. Semoga
*Aktivis HMI Cabang Surabaya& Peneliti di Lembaga NusantaraCentre Jakarta.
http://www.nusantaracentre.co.id/
(Opini Radar Surabaya, 05 Februari 2011 M)
