Poin keempat, Prabowo menyebut bukti utama kubunya didasarkan pada penggunaan instrumen sederhana, yakni smartphone. Pengamat pemilu dari seluruh negeri dan relawan, ujar dia, telah mengambil foto penghitungan suara yang direkam di masing-masing dari sekitar 800.000 tempat pemungutan suara atau TPS. Dengan menggunakan foto-foto itu, kubu 02 sejauh ini telah mengaudit hasilnya di 477.000 TPS. "Dan kami telah mengungkap 73.715 kasus data ringkasan C1 yang salah dimasukkan ke dalam Situng yang merupakan 15,4 persen dari total yang diaudit hingga saat ini,"
FAKTA : Justru kubu Prabowo melakukan tindakan yang curang dan memalukan sekaligus merusak demokrasi, yaitu memalsukan C1 hanya untuk mengklaim bahwa pemilu ini curang dan hasilnya berbeda dengan C1 palsu yang dimiliki Prabowo. Selain itu, salah input tidak hanya merugikan Prabowo juga merugikan Jokowi. Dan yang terpenting Prabowo bahkan tidak mengerti bahwa suara yang diakui UU adalah suara yang terdata melalui rekapitulasi manual, bukan melalui situng KPU. Situng hanya sebagai alat transparansi KPU kepada public. Ini hal dasar yang bahkan Prabowo dan pendukungnya tidak paham.
Poin kelima, Prabowo menuding ada upaya sistemik oleh pemerintahan Jokowi untuk merusak dan memanipulasi sistem pemilu. Diantaranya, ujar dia, dengan tidak mengundang pemantau internasional yang kredibel, seperti Carter Center dan tidak mendukung IT KPU dengan sistem keamanan yang memadai sehingga dinilai rentan terhadap penipuan siber, serta banyak hal lainnya yang dituduhkan Prabowo kepada pemerintah.
Fakta: Di hadapan media asing saja Prabowo berani mempermalukan dirinya sendiri karena menyebar berita bohong. Pada kenyataanya, KPU dan Bawaslu bahkan mengundang lebih dari 11 lembaga pemantau independen, dua di antaranya adalah lembaga pemantau asing yang kredibel. Kenapa tidak Carter Center sesuai keinginan Prabowo? Ya jelas saja, tidak dipilih karena Carter Center asal AS kemungkinan besar memiliki hubungan bisnis dan deal-deal politik tertentu dengan keluarga Hashim (adik Prabowo). Konflik Kepentingan yang menyebabkan tidak independennya lembaga pemantau sangatlah dihindari.
Poin keenam, Prabowo menilai pilpres 2019 begitu rumit karena diselenggarakan serentak bersama pemilihan legislatif. "Mengapa itu dirancang seperti ini oleh pemerintahan Jokowi dan untuk tujuan apa? Pemilihan sebelumnya tidak begitu rumit," ujar Prabowo
Fakta : Prabowo di depan media asing begitu serius mempermalukan kapasitas dirinya sebagai seorang capres. Bagaimana mungkin Prabowo bahkan menuduh pemerintah Jokowi yang merancang pemilu serentak? Karena faktanya keputusan pemilu serentak adalah keputusan Mahkamah Konstitusi pada Januari 2014 sebelum Jokowi terpilih menjadi presiden (Lembaga Yudikatif di mana Presiden Jokowi sebagai eksekutif tidak bisa intervensi) yang kemudian peraturannya dibuat oleh DPR (Legislatif) Gerindra partai yang dipimpin Prabowo beserta semua partai koalisinya ikut mengesahkan Pemilu serentak yang rumit ini.
