Uppercut Ridwan Kamil untuk Menkopolhukam

Dhes.., dhes.., dhes.., kang Emil kasih pukulan uppercut untuk Menkopolhukam pak Mahfud MD.., tumben juga Gubernur Jawa Barat yang biasa santuy ini jadi terkesan kesal, saat memberi keterangan pers kepada wartawan yang menunggu di pintu keluar Mapolda Jabar setelah selesai diperiksa pihak Kepolisian Polda Jabar atas peristiwa terjadinya kerumunan massa di Megamendung Bogor.

Dalam pernyataan yang kang Emil sebut sebagai opini pribadi.., mempertanyakan kenapa hanya dirinya dan Gubernur DKI Jakarta saja yang dipanggil pihak kepolisian.., menurutnya, jika hukum berazaskan keadilan, seharusnya pemangku wilayah Banten dan jajarannya juga dipanggil pihak kepolisian atas terjadinya kerumunan di bandara Soetta saat kepulangan MRS, karena bandara Soetta masuk wilayah Tangerang propinsi Banten.

Uppercut telak kang Emil yaitu saat menyatakan bahwa pak Mahfud MD sebagai Menkopolhukam, juga harus ikut bertanggung jawab atas semua kerumunan yang terjadi pasca kepulangan MRS.., pasalnya? sebelum kepulangan MRS, menurut kang Emil.., pak Mahfud MD selaku Menkopolhukam, memberikan statement yang menimbulkan kekisruhan berlarut-larut dengan memperbolehkan penjemputan MRS di bandara asalkan tertib dan damai, akhirnya terjadi kerumunan besar pertama kali di bandara Soetta dari banyaknya kelompok massa yang menjemput saat itu.., kemudian ditafsirkan sebagai diskresi Menkopolhukam untuk melonggarkan penerapan PSBB di Jakarta dan PSBB di Jawa Barat.

Memang sangat disayangkan sikap pemerintah pusat saat itu yang disampaikan oleh Menkopolhukam.., sangat tersirat ketidak-tegasan Pemerintah, berharap hanya dari kelompok tersebut agar tertib dan damai saat menjemput MRS.., sebenarnya secara rekam jejak, pastinya Pemerintah sangat paham bakal seperti apa yang terjadi jika kelompok ini bersama dalam jumlah besar mendatangi bandara Soetta.., terbukti timbulnya kekacauan saat itu dan merugikan banyak kepentingan masyarakat yang terdampak, saya bahkan menyatakan bahwa kekacauan yang terjadi di bandara Soetta adalah bukti bahwa Pemerintah tidak ada untuk kepentingan masyarakat.

Tidak hanya membuat kerumunan bandara.., MRS dan kelompoknya berlanjut membuat kerumunan Petamburan, kerumunan Tebet, hingga kerumunan Megamendung Bogor.., jika dikaitkan terus peristiwa yang terjadi, selain 'korban' pencopotan beberapa pejabat kepolisian daerah di lingkungan POLRI, mutasi dan rotasi pejabat pemerintah daerah di bawah Gubernur wilayah DKI Jakarta.., maka tewasnya 6 orang pengikut MRS di jalan tol Jakarta Cikampek KM 50, dapat diartikan juga korban dari rentetan peristiwa awal bandara Soetta dan peristiwa seterusnya.

Tidak salah juga seorang Ridwan Kamil, meminta pak Mahfud MD sebagai Menkopolhukam, ikut bertanggung jawab atas statementnya yang mungkin di tafsir salah, sehingga mengakibatkan terjadinya rentetan semua masalah pasca kepulangan MRS.., tetapi pendapat saya, tanpa adanya statement Menkopolhukam yang dianggap kurang tepat, seorang MRS dengan kelompoknya pun, dengan rekam jejak yang ada, tetap akan melakukan hal yang sama.., jadi intinya harus ada sikap ketegasan Pemerintah yang berani dan konsisten, terhadap hal yang sebenarnya sudah dapat diprediksi akan terjadi.

Pak Mahfud MD, pada hari yang sama kang Emil menyatakan unek-uneknya, juga langsung menanggapi dalam pernyataan pers dan cuitan twitter, walau tersirat, pak Mahfud MD dalam kapasitas sebagai Menkopolhukam, masih mencoba mencari pembenaran atas kebijakannya saat itu.., tapi ya sudahlah, pastinya apapun kebijakan saat itu sudah dipikirkan bersama pihak terkait secara matang, walau memang tidak tepat.., karena tepatnya adalah, untuk menghadapi sikap orang/kelompok/golongan yang terbukti jelas selalu mencari konfrontasi terhadap ketenangan hidup normal di masyarakat, adalah dengan ketegasan yang pasti dan konsisten, bukan sekedar ancaman apalagi himbauan.

Untuk kang Emil dan sejawatnya di DKI Jakarta pastinya juga masih merasa beruntung.., walau sudah diperiksa pihak kepolisian, masih bisa melakukan uppercut kepada pejabat pemerintah di pusat sambil tetap masih bisa duduk manis di kursi jabatan tanpa terpengaruh, apapun hasil pemeriksaan pihak kepolisian dengan atas nama "otonomi daerah"

Apakah kang Emil terpikir, bagaimana jika sistem pemerintahan daerah sama seperti pencopotan langsung terhadap Kapolda dan Kapolres di lingkungan POLRI? Apakah terpikir, masih berani melakukan pukulan uppercut terhadap pejabat pemerintahan pusat jika ada sanksinya? Apakah terpikir, masih bisa mengatakan bahwa jabatan hanya sekedar titipan yang bisa dicopot kapan saja, karena tanpa sistem otonomi daerah, pastinya jabatan kang Emil akan langsung dicopot?

Apakah kekesalan kang Emil hanya dipicu atas rasa khawatir, dengan pemeriksaan pihak kepolisian akan berpengaruh turunnya elektabilitas dirinya di masyarakat untuk 2024? Atau malah sebaliknya, dengan berani melakukan uppercut kepada pejabat pemerintahan pusat, berharap meraup simpati di masyarakat untuk 2024? benarkah pernyataan kang Emil (menyerang Menkopolhukam) hanya sekedar opini pribadi tanpa saran atau kolaborasi pihak lain, walau juga tau dampak dari 'opininya' akan muncul "kisruh opini" di masyarakat? hanya kang Emil dan Tuhan yang mengerti.

Di tengah situasi kondisi negeri saat ini.., pandemi covid-19, hiruk pikuk MRS dan kelompoknya yang masih terus berlanjut, ditambah pihak yang memang selalu ingin negeri ini tidak ada ketenangan bagi rakyat.., sepatutnya pemangku kebijakan di pusat dan daerah tidak saling menyalahkan apalagi menjatuhkan.., jika katanya demi bangsa dan negara, ya tunjukkan kerukunan agar kami rakyat bisa menirunya, dan jadilah pemerintah pusat/daerah yang bersikap tegas.., tegas.., tegas.., dan tegas.

Bagaimana menurut sahabat pembaca? silahkan berikan komentar dan penilaian untuk konten tulisan ini.., penulis juga mengundang sahabat pembaca untuk menonton versi videonya yang menarik di kanal YT, silahkan klik disini untuk menonton.., kunjungan sahabat pembaca sangat penulis harapkan dan nantikan, terimakasih untuk dukungan sahabat pembaca semua, salam...