TNI dalam Pusaran Polri

Apa salahnya TNI membantu tugas POLRI? menjadi aneh kalau ada pihak yang mempertanyakan, bahkan terkesan nyinyir.., TNI membantu tugas POLRI guna menciptakan kemanan dan ketertiban di tengah masyarakat.

Semenjak kepulangan MRS.., kesehatan politik dalam negeri, suhunya mungkin kurang lebih sama seperti pasien yang terkonfirmasi positif covid-19, demam tinggi.., dari mulai kasus bandara, kasus petamburan, kasus tebet, kasus mega mendung, bahkan sampai saat ini masih berlanjut kasus lain.., dan kemudian membuat banyak masyarakat, khususnya masyarakat Jakarta, merasa tidak nyaman, aman, damai dan tenang.

Protes masyarakat bermunculan, merasa tidak ada keadilan.., di tengah pandemi covid-19 seperti saat ini, mau begini dibatasi, mau begitu dibatasi.., tapi tiba-tiba ada orang menimbulkan kerumunan massa dimana-mana, ujaran-ujaran provokatif bertaburan dan berhamburan.., dibiarkan bahkan berkesan di-fasilitasi oleh pemerintah daerah.

Masyarakat meminta pemerintah pusat bersikap.., masa pemerintah pusat diam saja ketika wibawanya diinjak-injak, masa pemerintah pusat diam saja ketika banyak masyarakat yang merasa, rasa nyamannya, amannya, damainya dan tenangnya menjadi terganggu.., kenapa meminta kepada pemerintah pusat? karena pemerintah daerahnya, DKI Jakarta, dianggap sama saja kelakuannya.

Pemerintah pusat merespon.., dari mulai pencopotan beberapa pejabat di lingkungan POLRI, juga pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Barat beserta jajaran dibawahnya, yang semuanya dianggap ikut membiarkan terjadinya kerumunan massa..

Kemudian Menkopolhukam, Panglima TNI, Kapolri, Pangdam Jaya, Kapolda Metro Jaya, bersahutan membuat pernyataan ketegasan sikap penindakan, terhadap semua hal yang menganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Fenomenal sekaligus selanjutnya menyulut polemik hingga saat ini, apa yang dilakukan oleh Pangdam Jaya.., dari mulai memerintahkan pasukan untuk mencopoti semua baliho MRS yang tersebar di wilayah teritorial Kodam Jaya, kemudian pernyataan tegasnya terhadap MRS dan organisasinya, dan hingga saat ini nyata membantu Kapolda Metro Jaya dalam menangani kasus seorang MRS.

Apanya yang salah dengan seorang Pangdam membantu tugas seorang Kapolda, dalam hal pengamanan dan keamanan serta ketertiban masyarakat? seorang Fadli Zon bahkan mengatakan jangan sampai TNI terseret jauh ke dalam masalah politik, kecuali ingin hidupkan kembali "dwifungsi ABRI".., seorang Refly Harun juga berprasangka kalau TNI/POLRI sedang dibawa ke dalam urusan politik.., bahkan seorang Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa TNI sekarang seperti saat jaman orde baru.

Jika dalam situasi kondisi yang sedang tidak kondusif seperti di Jakarta saat ini, TNI tidak membantu POLRI dalam upaya pengamanan dan keamanan ibukota.., bakal menjadi pertanyaan besar di tengah masyarakat.., artinya, sebagian besar masyarakat mendukung langkah yang diambil oleh Pangdam Jaya sebagai TNI dalam membantu POLRI yang diwakili Kapolda Metro Jaya untuk menciptakan suasana kondusif yaitu rasa nyaman, aman, damai dan tenang di ibukota Jakarta.

Aneh jadinya jika ada pihak yang malah merasa tidak nyaman dengan sinergi positif antara TNI dan POLRI ini.., ada apa dengan mereka? ditambah dengan kejadian di tol arah Jakarta Cikampek KM 50, organisasi sebesar Muhammadiyah pun ikut memberi pernyataan, menyayangkan sikap Pangdam Jaya yang ikut hadir dalam jumpa pers Kapolda Metro Jaya saat menjelaskan kronologis kejadian tersebut.

Mari sama-sama kita buka Undang-Undang negeri ini nomor 34 tahun 2004, tentang TNI.., silahkan dibaca bab IV, bagian ketiga, pasal 7 ayat 2, butir b nomor 10.., jelas disana tertulis; "membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang".

Jadi jika seorang Panglima Kodam, berdiri di samping seorang Kepala Kepolisian Daerah yang sedang berbicara tentang langkah penegakan hukum guna keamanan dan ketertiban masyarakat.., apakah bisa diartikan TNI sedang terseret politik seperti yang dikatakan oleh Fadli Zon atau Refly Harun? atau TNI sedang kembali ke jaman orde baru seperti yang dinyatakan oleh Gatot Nurmantyo? atau pernyataan pengurus organisasi Muhammadiyah yang mewakili organisasinya, apakah pernyataannya dapat diterima akal sehat?

Kenapa Fadli Zon, Refly Harun, Gatot Nurmantyo dan Pengurus Muhammadiyah tidak bicara saat TNI membangun desa untuk masyarakat, saat TNI membantu masyarakat dan POLRI dalam penanganan bencana alam, saat TNI membantu POLRI dalam pengamanan demo yang berujung anarkis.., tetapi berbicara saat TNI membantu POLRI dalam upaya penegakan hukum guna menciptakan keamanan dan ketertiban di ibukota Jakarta.

Apakah TNI membantu masyarakat desa dalam membangun desa, TNI membantu masyarakat dan POLRI dalam penanganan bencana alam, TNI membantu POLRI dalam pengamanan demo.., itu berbeda dengan TNI, dalam hal ini Pangdam Jaya, membantu POLRI, dalam hal ini Kapolda Metro Jaya, dalam menegakkan hukum guna menciptakan keamanan dan ketertiban di ibukota Jakarta yang memang diharapkan oleh sebagian besar masyarakat Jakarta?

Atau hanya karena terduganya adalah seorang MRS dan terkait dengan organisasinya? memangnya ada apa seorang Fadli Zon, seorang Refly Harun, seorang Gatot Nurmantyo dan organisasi sebesar Muhammadiyah dengan seorang MRS dan organisasinya?

Penulis tidak ingin bicara lebih jauh tentang 3 sosok atau pengurus dari organisasi besar ini atas pendapat atau pernyataannya.., mungkin bagi mereka, itulah kebenarannya, masyarakat pun pastinya mempunyai penilaian, pandangan dan pendapat sendiri.., kita gunakan akal sehat saja yang seharusnya kita punya.

Sebenarnya jika berpegang kepada Undang-Undang no 34 tahun 2004 tentang TNI, pasal 7 ayat 2, butir b nomor 10.., tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi mengenai seorang Pangdam Jaya yang bersinergi dengan seorang Kapolda Metro Jaya, dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang.., pastinya sikap dan tindakan yang dilakukan seorang Pangdam Jaya tidaklah atas nama pribadi, tetapi mewakili institusi TNI yang diketahui oleh pimpinannya.

Seharusnya malah kita sebagai warganegara yang baik, ikut bangga dan mendukung dengan terwujudnya sinergi TNI-POLRI seperti ini, semoga dapat seterusnya dan terjadi di seluruh wilayah NKRI.., selama tujuannya memang baik untuk keamanan dan pengamanan NKRI juga masyarakatnya, kenapa mesti kita tentang?

Penulis mengundang sahabat pembaca untuk menonton versi videonya yang lebih menarik di kanal YT, kunjungan sahabat pembaca sangat penulis harapkan dan nantikan, terimakasih untuk dukungan sahabat pembaca semua, salam...