Kivlan Zen Kenapa Malah Jadi Mencla-Mencle

Dari acara debat di satu stasiun TV swasta, Senin (28/4/2014), Kivlan Zen (KZ), Mayjend (purn), mantan Kastaf Kostrad tahun 1998, menyatakan; "Tempatnya saya tau dimana ditembak dan dimana dibuang, kalau nanti disusun suatu panitia, saya akan berbicara!, kemana 13 (tiga belas) orang itu hilangnya dan dimana dibuangnya!", mengacu kepada tema debat hilangnya 13 aktivis yang 'diculik'.

Pernyataan yang diucapkan oleh KZ menjadi polemik hangat dan dianggap dapat dijadikan titik terang apa yang sebenarnya terjadi saat itu ('97-'98) atas isu-isu penculikan aktivis yang hilang hingga kini. Akhirnya kemarin, Rabu (7/5/2014), Komnas HAM kembali 'memasak' isu ini dengan rencana memanggil KZ untuk memberi penjelasan dan klarifikasi atas pernyataannya tersebut.

KZ sendiri pernah menyatakan bahwa dirinya sudah menyampaikan kepada Komnas HAM untuk mengundang dirinya untuk menjelaskan mengenai isu penculikan aktivis yang hilang hingga saat ini, tetapi, menurut KZ, Komnas HAM tidak menanggapi keinginannya tersebut.

Menjadi menarik adalah ketika kemarin Komnas HAM menyatakan akan memanggil KZ untuk didengar keterangannya, jelas pernyataan dari KZ sebelumnya menyatakan siap jika harus menjelaskan persoalan hilangnya 13 aktivis yang diculik dan menyatakan juga menunggu undangan dari Komnas HAM terkait kasus yang sama.

Hari ini, Kamis (8/5/2014), KZ menyatakan enggan jika dipanggil oleh Komnas HAM untuk didengar keterangannya, pernyataannya berbeda dengan sebelumnya, menurutnya Komnas HAM tidak mempunyai hak untuk memanggil karena bukanlah penyidik, jika yang memanggil Jaksa Agung, KZ bersedia.

Ditambahkan lagi, menurut KZ, jika dirinya dipanggil hanya untuk didengar keterangannya mengenai 13 aktivis yang hilang hingga saat ini, itupun tidak bersedia kecuali negara membentuk "Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi" yang bertugas untuk menyelidiki seluruh pelanggaran HAM di Indonesia.

Yang dimaksud pelanggaran HAM menurut KZ adalah; pembantaian orang PKI dan orang yang pro Soekarno tahun 1965, kasus PRRI/Permesta, DI/TII, peristiwa Tanjung Priok dan Talangsari Lampung tahun 1970, kasus Poso, Timtim, dan lainnya.

Sangat menarik, pagi hari, Kamis (8/5/2014), KZ masih menyatakan siap dan bersedia jika dipanggil oleh Komnas HAM, sore hari menyatakan menolak panggilan Komnas HAM dengan alasan yang sudah dijelaskan di atas, yang juga diamini oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon dengan mengatakan; "Kalau saya jadi Kivlan Zen, tidak akan datang".

Saya pribadi sebagai rakyat kecewa dengan sikap yang diambil oleh KZ, menurut saya isu 13 aktivis yang hilang hingga saat ini adalah berkaitan juga dengan calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto (PS). Hingga saat ini, kasus penculikan hingga hilangnya 13 aktivis tersebut menyatakan bahwa PS-lah yang paling bertanggung jawab tetapi selalu dibantah oleh pihak PS.

Menggunakan logika bodoh saja, jika benar PS tidak bertanggung jawab atas kasus hilangnya 13 aktivis tersebut, ditambah dengan pernyataan KZ bahwa memang bukan PS yang bertanggung jawab karena dia mengetahui siapa yang melakukan bahkan mengetahui dimana tempat 'dibuangnya' 13 aktivis tersebut, lalu apa alasannya sekarang tidak bersedia memberikan keterangan?

Bukankan akan menjadi hal yang positif untuk PS jika mantan anak buahnya dulu di Kostrad, KZ, dapat menjelaskan dan membuktikan fakta-fakta kebenaran tentang tidak terlibatnya seorang PS dalam penculikan dan penghilangan 13 aktivis tersebut? Jika dapat dibuktikan, PS dapat lebih mudah mengikuti Pilpres 9 Juli nanti tanpa harus tersandera dengan isu-isu penculikan tersebut.

Sebaliknya, jika KZ mengambil sikap menolak panggilan Komnas HAM, padahal sebelumnya KZ sendiri yang menyatakan bersedia dipanggil jika diperlukan untuk memberi penjelasan tentang kasus tersebut, masyarakat akan semakin bertanya-tanya dan mungkin akan semakin percaya bahwa sebenarnya isu-isu PS terkait dengan penculikan dan penghilangan 13 aktivis tersebut adalah benar.

Syarat yang diajukan oleh KZ, seperti pembentukan "Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi" yang bertugas mengusut semua pelanggaran HAM yang diduga terjadi di Indonesia, itupun untuk saat ini terlalu berlebihan bahkan akan dianggap hanya sebagai alasan saja untuk menghindari dari panggilan Komnas HAM.

Lebih baik, saat ini karena KZ sudah terlanjur membuat pernyataan, bersikaplah ksatria sebagaimana ucapan seorang prajurit, lebih cepat menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada kasus penculikan dan penghilangan 13 aktivis tersebut dan membuktikan bahwa PS tidak terlibat dan bertanggung jawab adalah sikap yang tepat dan benar.

Mungkin dengan cara tersebut, kemungkinan PS menang dalam Pilpres mendatang akan semakin besar karena kepercayaan masyarakat terhadap PS akan semakin tinggi, dan jika PS terpilih sebagai Presiden, bukankah keinginan KZ untuk membentuk "Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi" untuk mengusut semua pelanggaran HAM di Indonesia akan semakin mudah dilakukan?

Jika Kivlan Zen 'mundur' dari ucapannya sendiri, maka pernyataan seorang Prabowo Subianto saat berada di Bandara Halim Perdana Kusuma, Minggu (16/3/2014) yang menyatakan bahwa seorang pemimpin yang ucapannya mencla-mencle itu berbahaya bagi Indonesia, sebenarnya bukan ditujukan untuk Jokowi tetapi ditujukan untuk mantan anak buahnya sendiri, yaitu Kivlan Zen!