Apakah pernyataan sebagian masyarakat, keprihatinan alim ulama dan pengamat dalam kasus tabloid OR ini tidak dapat dikatakan bahwa ada kekhawatiran dan keresahan yang terjadi di kalangan masyarakat? Atau hanya karena terjadi di pulau Jawa saja sehingga tidak dapat dikatakan mewakili kekhawatiran dan keresahan dari rakyat Indonesia pada umumnya?
Dan beberapa kasus lain, seperti contoh, pengiriman masif "surat pribadi Prabowo" kepada guru-guru yang dialamatkan langsung ke sekolah-sekolah di beberapa daerah di Indonesia, contoh lain dan terbaru adalah fitnah terhadap Jokowi yang dinyatakan sebagai seorang PKI. Kedua kasus ini banyak menarik perhatian masyarakat, tokoh masyarakat, para pengamat, yang kembali mengungkapkan rasa keprihatinannya.
Apakah bagi SBY hal-hal tersebut tidak berarti apa-apa dan hanya dianggap sebagai 'bumbu penyedap' dari perhelatan besar jelang pilpres saja? Jikapun ada keresahan dan rasa tidak nyaman yang terjadi di kalangan masyarakat karena hal tersebut, tetapi karena kehidupan masyarakat terlihat berjalan normal seperti biasa, maka dikatakan tidak ada masalah keamanan yang berarti yang mengganggu masyarakat.
Pertanyaan adalah; "jika SBY sebagai petahana yang masih mempunyai kesempatan untuk berkuasa dan juga ikut sebagai kompetitor capres dalam pilpres saat ini dan dalam posisi sebagai pihak yang dirugikan, apakah tetap akan berkata normatif seperti dalam konferensi pers-nya kemarin siang?".
Kemudian SBY mengintruksikan TNI dan POLRI harus bersikap netral. Apakah SBY sendiri memahami arti dari kata netral tersebut? Apakah kata netral yang diintruksikan SBY kepada TNI dan POLRI saat konferensi pers kemarin siang, sama artinya dengan intruksi SBY kepada Ketua Harian Partai Demokrat, Syarief Hasan, tangal 30/6/2014 untuk melakukan, menyatakan secara resmi mendukung dan bergabung dengan koalisi tenda besar bentukan partai Gerindra?
Kenapa? (jika saya tidak salah) setelah proses konvensi demokrat selesai dan saat setelah rapimnas, SBY pernah mengatakan bahwa partainya mengambil keputusan untuk bersikap netral, bahkan dimungkinkan akan menjadi partai penyeimbang di luar pemerintahan sebagai partai oposisi sekaligus sebagai proses perbaikan internal partai lima tahun mendatang. Menurut SBY saat itu, lebih bermartabat bagi partainya jika tidak bergabung dengan partai lain.
Pada kenyataannya, makna netral bagi SBY itu berakhir dengan intruksi kepada Ketua Harian partainya untuk menyatakan dukungan resmi kepada koalisi partai Gerindra. Maka tidak salah jika muncul pertanyaan; "Apakah intruksi SBY kepada TNI dan POLRI untuk bersikap netral dalam pilpres ini, dapat diartikan sebagai perintah bahwa TNI dan POLRI harus mendukung koalisi partai Gerindra?".
Di akhir konferensi pers, seperti yang sudah saya tuliskan, SBY mengatakan bahwa keterangan/pernyataannya adalah untuk menjawab beberapa pihak di dalam dan luar negeri yang merasa khawatir akan keamanan Indonesia jelang dan setelah pilpres 9 Juli 2014. Siapakah pihak-pihak tersebut yang dimaksud SBY?
Apakah pihak-pihak di dalam negeri itu adalah masyarakat, tokoh masyarakat, pengamat, dan pihak lain yang memang merasakan bahwa ada gejala tidak sehat yang sedang berlangsung di tengah masyarakat, yang dilakukan oleh pihak tertentu dan dikhawatirkan dapat mengganggu situasi keamanan jelang pilpres ini?
Kemudian pihak luar negeri, yang membutuhkan jawaban dari seorang SBY mengenai situasi keamanan di Indonesia jelang dan setelah pilpres. Apakah pula dapat diduga bahwa mereka (pihak luar negeri) mengetahui ada sesuatu hal buruk yang sedang berlangsung di tengah masyarakat, yang dilakukan oleh pihak tertentu dalam masa pilpres, sehingga mereka mengkhawatirkan hal tersebut?
Mengapa SBY bereaksi untuk menjawab 'keingintahuan' pihak di dalam negeri dan di luar negeri tersebut, apakah memang benar ada hal tertentu yang dikhawatirkan oleh pihak-pihak tersebut yang saat ini sedang berlangsung dan berpotensi mengganggu keamanan? Sayangnya kita ada di negeri auto pilot, untuk hal-hal tertentu kita harus melakukan inovasi sendiri untuk mencari tahu jawabannya berdasar clue normatif yang sudah diberikan oleh pemangku negeri ini.
