Kebijakan moneter dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara, lapangan kerja, inflasi dan nilai tukar. Ketika ekonomi menghadapi penurunan, bank sentral negara mencoba untuk meningkatkan produksi, lapangan kerja dan permintaan konsumen dengan menurunkan suku bunga. Ini menurunkan biaya pinjaman dan berpotensi meningkatkan jumlah uang beredar.Â
Sebaliknya, jika inflasi tidak terkendali, pembuat kebijakan akan mencoba mengendalikan permintaan. Hal ini dilakukan melalui langkah-langkah moderat untuk memulihkan stabilitas ekonomi dan pasar keuangan.
Di Indonesia, kebijakan moneter dan nilai tukar dilaksanakan oleh Bank Indonesia.
Bagaimana cara kerja kebijakan moneter?
NILAI REFERENSI adalah suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral ketika meminjamkan uang ke bank komersial. Ini menentukan biaya keuangan bank, yang mempengaruhi suku bunga pinjaman bank untuk bisnis dan konsumen. Kenaikan suku bunga biasanya digunakan untuk mengekang aktivitas ekonomi dan inflasi, sementara penurunan suku bunga membuat pinjaman lebih terjangkau untuk merangsang konsumsi.
OPERASI PASAR TERBUKA terjadi ketika bank sentral membeli atau menjual obligasi pemerintah dalam jumlah besar untuk mempengaruhi jumlah uang beredar perekonomian. Ketika bank sentral membeli obligasi dengan uang yang baru dicetak, uang disuntikkan, menurunkan suku bunga dan membuat kredit lebih menarik dan mudah diakses.
RESERVE REQUIREMENT adalah dana minimum yang harus dimiliki bank jika terjadi penarikan mendadak. Ketika bank dikumpulkan, bank memiliki lebih sedikit kredit. Hal ini mengurangi jumlah uang beredar dan meningkatkan suku bunga untuk pinjaman konsumen. Hasilnya adalah pengurangan belanja konsumen.
Tindakan kebijakan moneter Indonesia selama COVID-19
Tujuan kebijakan moneter adalah untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah yang tercermin dari inflasi yang rendah dan stabil. Alat kebijakan utama Bank Indonesia untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi adalah 7-day reverse repo rate yang tujuan utamanya adalah untuk menurunkan inflasi.
Di tengah wabah COVID-19 yang melanda perekonomian Indonesia, Bank Indonesia menyerukan koordinasi kebijakan yang lebih baik dengan pemerintah dan lembaga terkait lainnya dengan harapan dapat mengurangi kerentanan sektor domestik terhadap pandemi internasional.
Bank Indonesia merespons dengan menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) bank umum dalam denominasi valuta asing dan rupiah. Oleh karena itu, Bank Indonesia memberlakukan skema pembagian beban dengan pemerintah sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi. Untuk mencapai hal ini, bank sentral membeli obligasi dari pasar utama dengan diskon Bank Indonesia untuk mengendalikan biaya pinjaman.
