Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hubungan media sosial dan demokrasi. Dua hal yang tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Sebelum masuk ke dalam inti pembahasan, mari kita simak apa itu media sosial dan apa itu demokrasi.
Media sosial tersusun dari dua kata, yaitu media dan sosial. Media berati alat perantara, sedangkan sosial bisa kita artikan sebagai hubungan antar manusia dalam kehidupan. Sehingga, Media Sosial adalah suatu alat yang digunakan oleh manusia untuk melakukan hubungan atau komunikasi dengan manusia yang lainnya.
Untuk Demokrai sendiri berasal dari Bahasa Latin "demos" yang berarti rakyat dan "kratos" yang berarti pemerintahan. Dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Banyak ahli yang mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.
Dalam hal ini, terpaut pertanyaan apakah media sosial menguntungkan dalam penyelenggaraan demokrasi di negara kita, Indonesia? Seiring berkembangnya zaman, media sosial semakin popular di kalangan rakyat khususnya Indonesia. Media sosial tersebut sudah banyak digunakan oleh manusia, bahkan mungkin hampir keseluruhan dari manusia telah mengenal media sosial.
Dengan bermedia sosial, manusia (rakyat) dapat menyatakan pendapatnya sesuai dengan perspektif mereka masing masing. Tidak hanya tentang kehidupan mereka sendiri, tetapi tidak sedikit dari mereka yang melontarkan kritik dan saran mereka terhadap pemerintah. Selain itu, dengan media sosial pula informasi akan sangat mudah sekali untuk disebar luaskan.
Hal tersebut sudah termasuk cara rakyat untuk ikut serta dalam berjalannya demokrasi. Sehingga banyak orang yang beranggapan bahwa media sosial menguntungkan dalam penyelenggaraan demokrasi. Di sisi lain, media sosial dianggap merugikan, karena tidak menutup kemungkinan bagi sebagian orang yang tidak bertanggung jawab untuk menyebar informasi kebohongan (hoax), dan kebanyakan dari informasi hoax tersebut adalah informasi yang menjatuhkan salah satu pihak.
Sebagai contoh adalah kasus perusakan bendera merah putih di asrama mahasiswa papua di Surabaya pada Agustus 2019 lalu. Informasi yang belum tentu kebenarannya sudah tersebar di media sosial. Sehingga penghuni asrama lah yang dituding menjadi pelakunya. Bahkan perwakilan darai mereka pun sudah membantah tudingan itu. Akibatnya, kericuhan tidak dapat dihindari, baik di dunia maya maupun dunia nyata.
Tentunya hal tersebut telah merugikan salah satu pihak, informasi yang belum tentu kebenarannya dianggap benar bagi sebagian orang. Maka tentunya tidak salah bagi mereka yang berpendapat bahwa media sosial merugikan proses demokrasi, khususnya di Indonesia.
