Pengaturan dan Penegakan Hukum: Negara bertanggung jawab untuk membuat dan menegakkan hukum yang mengatur perilaku warga negara dan menjaga ketertiban dalam masyarakat.
Perlindungan dan Keamanan: Salah satu peran utama negara adalah melindungi warga dan wilayahnya dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Ini termasuk keamanan nasional, penegakan hukum, dan pertahanan.
Pelayanan Publik: Negara menyediakan berbagai layanan publik, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, infrastruktur, dan layanan sosial lainnya kepada warga negaranya.
Perwakilan Politik: Negara memfasilitasi proses politik untuk memungkinkan partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan politik melalui pemilihan umum dan mekanisme lainnya.
Hubungan Antara Negara dan Konstitusi
Hubungan antara negara dan konstitusi sangat erat. Konstitusi menetapkan kerangka kerja hukum bagi negara, sementara negara bertindak sebagai entitas politik yang menjalankan kekuasaan berdasarkan prinsip-prinsip yang tercantum dalam konstitusi. Konstitusi memberikan legitimasi kepada pemerintah dengan memberikan otoritas hukum bagi tindakan-tindakannya, sementara negara bertindak sebagai pelaksana dari prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam konstitusi.
Dengan demikian, negara dan konstitusi adalah dua sisi dari koin yang sama dalam pembentukan dan pengaturan entitas politik. Konstitusi memberikan fondasi hukum yang stabil bagi negara, sementara negara, dalam menjalankan fungsi-fungsinya, harus beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam konstitusi. Dengan memahami hubungan ini, kita dapat menghargai pentingnya kedua elemen ini dalam menjaga tatanan politik yang demokratis, adil, dan berkeadilan dalam suatu masyarakat.
