Beberapa perbedaan tersebut antara lain:
- Jika di program reguler, pelamar harus diterima di 200 besar perguruan tinggi terbaik sedunia, maka di Beasiswa Presiden Indonesia ini, pelamar harus diterima di Top 50 perguruan tinggi sedunia.
- Program studinya harus ilmu alam, formal, terapan, humaniora dan agama.
- Seleksi beasiswa ini sama dengan tahapan seleksi program reguler, hanya khusus untuk program kepemimpinan ini, LPDP akan bekerjasama dengan staf atau lembaga kepresidenan.
- Sebelum keberangkatan dari para penerima beasiswa ini, akan ada semacam kuliah umum dari Presiden RI.
- IPK minimal harus 3,5, berbeda dengan program reguler yang minimal hanya 3,00.
Untuk persyaratan lengkap dari Beasiswa Presiden Indonesia ini bisa dilihat di link ini.
Selain menjelaskan satu persatu mengenai program beasiswa LPDP, Ibu Ratna juga menjelaskan beberapa data mengenai perkembangan pendaftaran beasiswa berdasar kategori beasiswa, persentase penerima beasiswa berdasar jenis pekerjaan, statistik penerima beasiswa berdasar bidang keilmuan, dll.
Setelah paparan dari Ibu Ratna selesai, acara dilanjutkan dengan paparan dari Pak Diki Chandra, Kepala Divisi Evaluasi Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan, Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan.
Pak Diki Chandra menjelaskan mengenai salah satu layanan dari LPDP lainnya yaitu Program Pendanaan Riset dan Rehab. Secara singkat dijelaskan mengenai latar belakang, tujuan, fokus riset, skema bantuan, dan lain sebagainya. Khusus untuk fokus riset, dijelaskan bahwa riset-riset yang menjadi fokus dari program ini adalah Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi, Tata Kelola, Ekonomi Ramah Lingkungan(eco-growth), Kesehatan, Sosial Keagamaan, dan Budaya.
Selesai paparan dari Pak Diki Chandra, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Teman-teman Kompasianer yang datang di acara Nongkrong Bareng LPDP sepertinya benar-benar antusias terhadap beasiswa LPDP ini. Ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang muncul dari teman-teman Kompasianer. Saya sendiri ikut mengacungkan jari untuk bertanya. Sayangnya, keterbatasan waktu membuat hanya beberapa Kompasianer saja yang diberi kesempatan untuk bertanya.
Berikut beberapa contoh pertanyaan yang muncul dari teman-teman Kompasianer
a. Ibu Mercy Sihombing
Pertanyaan:
- Apakah pelamar beasiswa LPDP dimungkinkan dari jalur non formal seperti homeschooling?
- Untuk fasilitas rehabilitasi, apakah itu hanya berasal dari penugasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saja, atau bagaimana? Karena jujur saja, jika harus meminta ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, prosesnya sulit dan merepotkan.
Jawaban:
- Kalau untuk jalur non formal, kami belum ada mandat. Karena sampai saat ini, LPDP hanya menyediakan jalur untuk pendidikan Magister dan Doktor. Otomatis, pelamar harus dari S1 atau S2. LPDP tidak membatasi universitas asal pelamar, sepanjang universitas dan jurusan asal dari pelamar sudah terakreditasi dari BAN-PT.
- Mengenai fasilitas pendidikan dan rehabilitasi masih bersifat penugasan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan khusus rehabilitasi ini sifatnya last resource, jadi misalnya tidak ada dana lagi dari instansi lain, baru dikucurkan dari LPDP. Jadi decision maker-nya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
b. Pak Agus Setyanto
Pertanyaan:
Mengapa beasiswa LPDP ini tidak memberlakukan ikatan dinas? Padahal banyak orang-orang hebat di Indonesia yang lulusan beasiswa tidak kembali ke Indonesia karena merasa tidak dihargai di Indonesia. Sedangkan ini ada program yang bagus seperti LPDP tapi kenapa tidak ada ikatan dinas? Apa LPDP ini tidak merasa rugi?
Jawaban:
Sebenarnya tidak mungkin bisa menjamin 100% bahwa para awardee ini akan kembali ke Indonesia. Namun LPDP telah berusaha menanamkan asas nasionalisme, integritas dan cinta tanah air melalui beberapa fase seleksi program beasiswa LPDP ini. Baik di seleksi dokumen, wawancara maupun di program kepemimpinan.
