Tunggakan tagihan listrik di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang mencapai ratusan miliar rupiah, kurang lebih 10% dari omzet.
Bukan hanya rakyat yang menunggak, tetapi juga Pemerintah. Pada awal 2015 sebanyak 158 gedung kantor milik Pemprov DKI, seperti kelurahan, kecamatan, dinas, sekolah dan puskesmas menunggak listrik selama tiga bulan. Tunggakannya mencapai kurang lebih Rp 150 miliar.
Sistim Prabayar mencegah Tunggakan
Dengan sistim Prabayar, jika Pulsa sudah mencapai Nol, maka Listrik akan mati sendiri. Tidak akan ada lagi Tunggakan.
Tunggakan merugikan PLN, secara tidak langsung menambah utang PLN. Sekarang ini Utang PLN meningkat jadi Rp 490 Triliun.
Tunggakan tagihan PLN secara tidak langsung mengurangi kemampuan PLN menyediakan listrik bagi daerah terpencil.
Menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli menyebutkan salah satu alasan Rakyat harus diberikan memilih Sistim Meteran, terasa penuh dengan Humor:
Karena banyak keluarga, jam 7 atau jam 8 anaknya masih belajar, cari pulsa susah gitu lho.
Keunggulan lainnya dari Sistim Prabayar
Diseluruh Indonesia entah berapa banyak Juru Tagih memasuki Rumah Pelanggan dan mengambil foto/status Meteran PLN. Kemudian pemborosan tenaga dan waktu PLN untuk mencatat pemakaian listrik, membuat tagihan dn membukukan status Tagihan dari semua Pelanggan PLN. Bayangkan banyaknya kertas yang dibakar dan sampah akibat dari Aministrasi Tagihan dan Tunggakan.
Bayangkan betapa besar penghematan BBBM yang selama ini “dibakar” oleh Juru Tagih. Kemacetan dan polusi yang diakibatkan dalam upaya mencatat meteran, menagih dan memutuskan meteran PLN jika tunggakan sudah melewati “batas”.
Tunggakan Kantor Pemerintah dan Sekolah, pertunjukan sikap buruk
Tunggakan oleh Kantor Pemerintah menunjukkan bagaimana moral mereka yang duduk di Pemda, di Pemerintahan.
Mungkin tidak ada contoh lebih buruk dari sikap Pemda DKI yang menunggak Tunggak Tagihan Listrik, malah ancam PLN.
Juga pertunjukan buruk oleh sekolah-sekolah yang menunggak listrik. Bagaimana pendidikan tentang moral, tentang Budi Pekerti yang kita selalu ributkan.
Aliran Listrik Kantor MUI di suatu daerah sempat diputus PLN karena nunggak bayar 6 Bulan, juga sukar dicernakan.
Penggantian Sistim Meteran dengan Sistim Prabayar juga kesempatan mengaudit Orang Kaya yang tidak berhak memakai golongan yang disubsidi yakni 900 VA.
Jangan ada lagi berita Utang PLN Meningkat, tetapi besarnya Tunggakan mencapai 10% dari Total Tagihan
PLN jangan lagi dibebani Urusan Tektek Bengek seperti Menagih Tunggakan
PLN harus berkonsentrasi memastikan seluruh Rakyat Indonesia mendapat Aliran Listrik
PLN harus berkonsentrasi meningkatkan Bauran Energi dan Terbarukan dalam Peningkatan Dayanya
