Jokowi-JK Kendalikan Koalisi Merah Putih

Pendukung presiden terpilih Jokowi-JK( selanjutnya disingkat PJK) terkesan gentar dan putus asa menghadapi gembar gembor Koalisi Merah Putih(KMP), bahwa KMP targetkan revisi UU KPK.

Mayoritas rakyat Indonesia adalah pendukung Jokowi-JK maka kegentaran PJK adalah kegentaran rakyat Indonesia.

PJK kehilangan kepercayaan diri mereka, karena sesudah memenangkanPemilihan Presiden , KPM dengan mudahnya memenangkan voting di DPR untuk menyetujui RUU Pilkada tidak langsung. RUU Pilkada tidak langsung diartikan mengambil kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka.

PJK semakin menciut oleh pernyataan Ical bahwa tugas KMP merevivi 122 UU yang tidak sesuai Mukadimah UUD 45.

PJK dan mayoritas rakyat Indonesia merasa seperti wayang ditangan dalang(KMP)

Waksekjen PAN mengusulkan pemilihan presiden dikembalikan lagi ke MPR.

Koalisi Merah Putih bagaikan macan bertaring pedang menggentari seluruh Nusantara

Jokowi ulurkan tangan, KMP bersilat

Jokowi mengajak partai didalam KMP untuk bergabung dalam kabinetnya.

PAN dan PPP menunjukkan langkah bersahabat dengan menghadiri rapat Rakernas PDIP. Lima hari kemudian PAN dan PPP bersama KMP lainnya menanda tangan RUU Pilkada tidak langsung.

PAN, PPP dan KMP tunjukkan kepiawaian mereka berpolitik.

KMP lagi-lagi unjuk gigi , secara tidak langsung sampaikan kepada PJK bahwa KMP menguasai Indonesia.

Menghadapi KMP yang piawai berpolitik

KMP biarpun mayoritas dalam DPR, tidak dapat menambah, mengurangi atau merevisi UU manapun tanpa persetujuan Pemerintah/Jokowi. Indonesia menganut sistem presidensial.

Bila suatu Rancangan Undang-undang tidak disetujui bersama( DPR maupun Pemerintah) maka rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat

Semua gertak KMP, semua gembar-gembor KMP tentang revisi undang-undang, hanya perlu mendapat perhatian sekadarnya dari Jokowi.

Penasihat PJK terkesan tidak menguasai undang-undang. Tidak seperti penasehat KMP, penasehat PJK tidak memperlihatkan bahwa mereka pandai memanfaatkan undang-undang.

Bagaimana PJK harus mememainkan kartu mereka?

Politik adalah “image”. Image mudah diciptakan dan dimasyarakatkan melalui media yang mereka kuasai.

Sebagai Gubernur DKI dan sebagai kelompok minoritas di DPRD DKI berhasil mendapatkan simpati rakyat. Rakyat melawan DPRD mereka.

Sebagai Capres Jokowi lagi-lagi mendapat simpati rakyat, relawan dan media sosial . Jokowi menjanjikan pemerintahan bersih yang meningkatkan martabat rakyat kecil.

Jokowi perlu mendapatkan dukungan BPK agar BPK mengintensifkan pengawasan mereka dan memberikan laporan secara berkala.

Jokowi memanfaatkan laporan BPK dan bekerja sama dengan KPK, sekuat tenaga memberantas korupsi. Ini cara tersingkat untuk mendapat dukungan dan legitimasi dari rakyat.

Jokowi mungkin membutuhkan perubahan atas undang-undang yang dianggap kurang efektif. Misal undang-undang tentang pemberantasan kejahatan lingkungan. Jika DPR menolak usulan pemerintah maka MK selalu siap membantu pemerintah.

Undang-undang tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan selama ini dianggap tumpul. Jika benar tumpul maka Jokowi perlu membuat peraturan tambahan.

KMP akan memperlemah posisi mereka jikamenghambat Jokowi dalam usaha memperbaiki jalannya pemerintahan.

MK akan sangat membantu Jokowi dalam perundang-undangan, MK selalu positif terhadap usaha perbaikan kinerja pemerintah.

Ujian dan tantangan berat Jokowi dalam waktu dekat

Menaikkan harga BBM dan menyalurkanpenghematannya kepada rakyat kecil. Penyaluran yang bemanfaat menaikkan taraf hidup rakyat dan bukan dalam bentuk tunai langsung.

Meningkatkan taraf hidup petani, karena petani mungkin pendukung terbesar Jokowi waktu pemilu lalu.

Kalau dalam enam bulan kedepan Jokowi menunjukkan kinerja yang baik maka Jokowilah yang memenangkan pertarungan image pembela rakyat. Rakyat akan memihak Jokowi/pemerintah.

Sebagian besar rakyat Indonesia mendambakanpemerintah yang secara agresif meningkatkan taraf hidup dan martabat rakyat kecil