Tanggul Laut Raksasa: di Mana Dokumen? Dokumen dari Pemerintah Belanda?

Para Aktivis Lingkungan dan Para Peneliti Kelautan berkali-kali minta Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan data hasil uji kelayakan dariproyek pembangunan Tanggul Laut Raksasa.

Penanggung jawab proyek diminta membuka dokumen lingkungan kepada publik untuk diuji dampaknya oleh para ilmuwan dan masyarakat.

SesudahPencanangan dimulainya Pembangunan Proyek Tanggul Laut Raksasa, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan(UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, mengaku belum melihat pernah dokumen proyek Tanggul Laut Raksasa ini.

Kementerian Lingkungan Hidup(KLH)

Dari aspek Lingkungan Hidup, KLH harus dilibatkan sejak hari pertama, tetapi dalam kenyataan mereka tidak pernah melihat dokumen terkait.

Menteri Lingkungan Hidup saat jumpa Menteri Lingkungan Belanda, menyebut soal Tanggul Raksasa. Menteri Lingkungan Belanda berharap KLH teguh dan memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan( AMDAL).

Menyedihkan sekali orang Belanda khawatir bahwa KLH tidak cukup teguh lalu mengalah dalam kerusakan lingkungan yang diakibatkan pembangunan Proyek ini. Dilain pihak Pemerintah Indonesia memperlakukan KLH sebagi beban, sebagai penggangu kelancaran proyek.

Belanda serahkan dokumen

Wapres menerima kunjungan Menteri Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Belanda 1/4/2014.

Pemerintah Belanda menyerahkan usulan rencana induk pembangunan terpadu pesisir untuk mengatasi banjir di Jakarta.

Menteri PU akan meneruskan rencana diatas kepada tim untuk didiskusikan agar dapat diimplementasikan secepatnya.

Untuk orang Belanda masalah banjir ini adalah masalah lingkungan maka yang menangani usulan juga Menteri Lingkungan mereka. Usulan dari Menteri Lingkungan Belanda sudah seharusnyajuga diberikan kepada Menteri Lingkungan Hidup.

Untuk Pemerintah RI masalah banjir ditangani Menko Perekonomian dan Menteri PU.

Proyek Tanggul Laut Raksasa ini dilihat dari kepentingan ekonomi, itupun kepentingan segelintir pengusaha, terutama pengusaha properti.

Di Republik ini kerusakan lingkungan praktis tidak mendapat perhatian karena akibat dari kerusakan lingkungan tidak akan dirasakan oleh para pembuat keputusan.

Kerusakan lingkungan pasti dirasakan oleh anak cucu mereka, oleh anak cucu kita, tetapi itu masih terlalu jauh untuk dipikirkan