Pemerintahan Jokowi mendorong kesederhanaan hidup bagi seluruh penyelenggara Negara dan meninggalkan mental priayi. Hidup sederhana akan efektif mencegah korupsi dan mengurangi celah antara kalangan kaya dan miskin.
Pemerintah melalui Menpan melakukan berbagai langkah diantaranya:
Berpegang pada gaya hidupsederhana, memperhatikan prinsip kepatutan sebagai rasa empati kepada mayarakat.
Pembatasan jumlah undangan resepsi penyelenggaraan acara seperti pernikahan dan acara sejenis, maksimal 1000 orang .
PNS agar menyelenggarakan seluruh kegiatan di instansi pemerintah di lingkungan masing-masingatau di lingkungan instansi pemerintah lainnya.
PNS dilarang memberikan karangan bunga kepada atasannya maupun pejabat lainnya. Ini dilakukan untuk merubah kebiasaan dan perilaku boros aparatur Negara.
Dalam penyelenggarkan acara diinstruksikan agar pegawai dan pejabat negara mengkonsumsi makanan lokal.
Pada saat yang kurang lebih bersamaan Menteri BUMN mengedarkan surat edaran tentang efisiensi dan Penghematan Biaya Operasional BUMN diantaranya:
Perjalanan dinas agar yang benar-benar dibutuhkan, dengan jumlah personil yang selektif.
Direksi BUMN dilarang menggunakan Kelas Bisnis, kecuali untuk lama penerbangan lebih dari 3 jam.
Jika harus menginap agar mengutamakan penggunaan kamar di kantor perwakilan perusahaan.
Potret Kemiskinan di Indonesia
Orang miskin di Indonesia tidak menikmati pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Angka kemiskinan di Indonesia selama 3 tahun berkurang sedikit sekali. Angka kemiskinan pada Maret 2011 sebesar 12,49% turun secara sangat lambat menjadi 11,25% pada Maret 2014. Sekitar 70 juta penduduk Indonesia rentan menjadi miskin.
Banyak sekali rakyat Indonesia miskin seumur hidup mereka, bahkan mungkin selama beberapa keturunan, sejak kakek moyang mereka.
Pada saat yang bersamaan pembangunan Hotel dan Mall di Indonesia mewah sangat pesat. Pada tahun 2012 Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi terbesar kedua di dunia dan pertumbuhan individu berkekayaan bersih yang tertinggi di Asia.
Ketimpangan dalam beberapa tahun terakhir berpotensi menimbulkan konflik sosial.
Protes Pengusaha yang manja
Protes dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia( PHRI), meminta Pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan melarang rapat di Hotel. Kebijakan merugikan pengelola hotel karena pendapatan PHRI didominasi dari sewa pihak pemerintah untuk kegiatan rapat. Perbandingannya adalah 30% berasal dari wisatawan dan 70% dari pihak pemerintah.
Niat Menteri Rini sebenarnya berniat melarang penggunaan Kelas Bisnis untuk semua perjalan Direksi BUMN. Karena protes dari Garuda surat edaran berubah menjadi Kelas Bisnis dizinkan untuk perjalanan diatas 3 jam.
Pengusaha di Indonesia sangat manja, menggantungkan pemasukan terbesar dari Pemerintah. Pengusaha tidak mampu mendukung kegentingan Pemerintah untuk berhemat . Berhemat agar dapat Pemerintah dapat memanfaatkan lebih banyak dana untuk meingkatkan taraf hidup rakyat susah.
Pengusaha sejati terlatih dan mampu ikat pinggang, konsolidasi untuk kemudian menemukan cara yang lebih efisien. Perusahaan sejati pada setiap masa paceklik dipacu menemukan cara-cara yang lebih efisien. Pengusaha melewati masa paceklik dengan menikmati peningkatan keuntungan.
Pengusaha melupakan kemudahan yang mereka dapat dari Pemerintah, dari uang rakyat. Beberapa kemudahan diantaranya fasilitas listrik, air bersih, telekomunikasi, transportasi seperti jalan tol dan memanfaatkan karyawan yang dididik pemerintah. Kemudahan yang tidak dinikmati rakyat miskin Indonesia.
Sikap Wakil Rakyat vs Sikap Raja/Priayi
DPR RI diberitakan mencibir Surat Edaran Menpan tentang Gerakan Hidup Sederhana. Diantaranya Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan kalau bisa tidak ada pestalah juga kumpul-kumpul didunia ini. Bangsa Indonesia tidak perlu pesta, yang penting blusukan.
Berlawanan dengan sikap DPR RI, Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X menghentikan kegiatan konsinyering/FGD (focus group discussion) dan rapat teknis lainnya di luar kantor, seperti di hotel/villa/cottage/resort. Kegiatan dilakukan lingkungan instansi pemerintah masing-masing atau di instansi pemerintah di wilayahnya yang memadai.
Gubernur berjanji mengevaluasi kegiatan diatas secara berkala setiap enam bulan dan melaporkan kepada kementerian PAN RB.
Sikap Wakil Rakyat bertentangan dengan sikap Sultan Hamengku Buwono-Gubernur DIY seorang priayi
Siapa yang bermental priayi, yang harus dilayani rakyatnya?
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H