Mencari Gubernur yang Mampu Membasmi LGBT di Sumbar

Ada dua kasus LGBT yang terungkap di Sumbar dalam beberapa hari belakangan. Pertama, sepasang gay di Bukittinggi dipergoki oleh warga dalam keadaan telanjang pada Kamis (24/10/24) (Sumber: akun Instragram Bukittinggipressclub). Kedua, sepasang gay ditangkap di Padang karena mencuri sepeda motor untuk modal usaha ("Pasangan Gay di Padang Nekat Curi Motor Buat Modal Usaha, Berujung Ditangkap Polisi", Sumbarkita.com, 25 Oktober 2024).

Berita-berita tentang LGBT seperti itu bukanlah yang pertama kali di Sumbar. Satpol PP Bukittinggi menangkap tiga gay ("Satpol-PP Bukittinggi amankan pelaku LGBT", Sumbar.antaranews.com, 11 Juni 2024). Sepasang gay tertangkap kamera pengawas sedang berbuat mesum (mengocok alat kelamin) dalam masjid di Nagari Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Pesisir Selatan ("Pasangan Gay Terekam CCTV Lakukan Tindakan Asusila di Masjid Sumbar", Okezone.com, 13 Mei 2024). Ada juga dua ustad gay mencabuli 40 santri di salah satu pesantren di Agam ("Cabuli 40 Santri, Dua Guru Ponpes di Agam Dipecat", Kompas.com, 28 Juli 2024).

Berita-berita tersebut bisa jadi puncak gunung es kasus LGBT di Sumbar karena sebenarnya banyak pelaku LGBT di Sumbar. Dikutip dari "Sumbar Darurat LGBT, Pemprov Dinilai Gagal Bentengi Moral Masyarakat" (Jurnalsumbar.com, 17 Agustus 2024), Konsultan penyakit tropik dan infeksi RSUP M. Djamil Padang, dr. Armen Ahmad, mengatakan bahwa jumlah pengidap HIV di Sumbar terus bertambah tiap tahun dengan penyebab terbesar hubungan seksual lelaki dengan lelaki. Ia mengungkapkan bahwa dulu 7 dari 10 kasus HIV di Sumbar disebabkan oleh hubungan seksual lelaki sesama lelaki. Kini 9 dari 10 kasus HIV di Sumbar disebabkan oleh hubungan seksual lelaki sesama lelaki. Ia mengatakan bahwa pada 2022, dari 350 kasus HIV di Sumbar, 266 kasus di antaranya terjadi karena hubungan seksual lelaki sesama lelaki.

Berdasarkan perhitungan epidemiologi, kata Armen, di belakang satu penderita HIV dimungkinkan terdapat 100 penderita lainnya. Karena itu, jika 266 kasus dikalikan 100, ada 26.600 orang lainnya terdampak potensi risiko hubungan seksual lelaki sesama jenis.

Armen mencatat sejak 2004 hingga 2021 di Sumbar terdapat 1.168 kasus hubungan seks lelaki sesama lelaki dan waria. Hal itu berarti bahwa sekitar 116.800 orang terlibat dalam kasus tersebut dari 2004 hingga 2021, ditambah dengan 26.600 orang pada 2022. Ia mengatakan bahwa data terbaru kasus HIV di Sumbar, yang penyebab terbesarnya hubungan seks lelaki dengan lelaki, sedang dikumpulkan.

Tingginya angka LGBT tersebut terjadi sebelum pemerintahan Gubernur Mahyeldi hingga pemerintahan Gubernur Mahyeldi. Artinya, Mahyeldi sebagai pemimpin tertinggi di Sumbar tidak mampu membasmi LGBT di Sumbar.
Kita tentu percaya bahwa Mahyeldi pasti tidak setuju dengan LGBT. Namun, sebagai pemimpin, Mahyeldi tentu diharapkan bukan hanya tidak setuju terhadap LGBT, tetapi mengambil tindakan nyata dan tegas terhadap LGBT.

Selama ini sikap tegas Pemprov Sumbar di bawah kepemimpinan Mahyeldi tidak tampak. Kalau memang Mahyeldi bersikap tegas terhadap LGBT, harusnya dia berani mengeluarkan pernyataan keras terhadap LGBT. Dulu Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada tempat bagi LGBT di Sumbar. Ia mengatakan hal itu setelah adanya seorang PNS yang ditangkap Satpol PP karena terlibat LGBT di Kota Pariaman ("Maaf, Tidak Ada Tempat Buat LGBT di Sumatera Barat", JPNN.com, 1 November 2017). Namun, pada Pilgub Sumbar 2020 masyarakat Sumbar tidak memilih Nasrul Abit sebagai gubernur, tetapi memilih Mahyeldi, padahal Nasrul Abit jelas punya sikap yang tegas terhadap LGBT.

Karena Mahyeldi tidak mampu memberantas LGBT di Sumbar, terbukti dengan seringnya kasus LGBT di Sumbar muncul di media, saatnya masyarakat Sumbar mencoba gubernur baru untuk membasmi LGBT. Dibutuhkan gubernur yang berani mengambil sikap tegas untuk membasmi LGBT karena membasmi kaum Nabi Luth itu tidak bisa dengan lemah lembut, apalagi membiarkannya berkembang biak dengan mencari mangsa.

Sosok Epyardi Asda yang terkenal tegas tanpa pandang bulu cocok untuk menangani LGBT. Lagi pula, memberantas LGBT merupakan salah satu program utama yang akan dijalankan Epyardi jika jadi gubernur. Dikutip dari "Jika Jadi Gubernur, Memberantas LGBT akan Jadi Program Utama Epyardi" (Harianhaluan.id, 19 Agustus 2024), Epyardi mengatakan bahwa ia sering mendengar keluhan dari masyarakat tentang Pemprov Sumbar, salah satunya lemahnya kebijakan Pemprov Sumbar dalam menangani banyaknya kasus LGBT dan tingginya angka penularan HIV/AIDS di Sumbar. Menurutnya, kondisi itu telah mencoreng nama baik Ranah Minang sebagai daerah religius yang berfalsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.

Seperti Nasrul Abit, Epyardi juga membuat pernyataan tegas dan keras terhadap LGBT: "Kasus LGBT menjadi suatu hal yang sangat meresahkan bagi masyarakat Sumbar. Kalau nanti Allah mengizinkan jadi Gubernur Sumbar, saya akan segera membentuk peraturan daerah tentang anti LGBT. Haram bumi ranah Minang ini diinjak oleh para pelaku LGBT," ujarnya."

Masalah LGBT perlu penanganan serius dari pemerintah daerah di Sumbar karena azabnya tidak main-main. Apabila banyak LGBT di tengah masyarakat kita, orang yang bukan LGBT pun bisa terkena dampak azabnya. Maka, ada baiknya kita memberikan kesempatan kepada Epyardi jadi gubernur untuk membuktikan janjinya untuk membasmi LGBT di Sumbar. Masyarakat Sumbar sudah memberi Mahyeldi kesempatan untuk jadi gubernur, tetapi dia tidak mampu memberantas LGBT. Justru berita LGBT sering muncul di media massa dan media sosial.