Dengan lambatnya penanganan Pemprov Sumbar terhadap LGBT, jangan sampai masyarakat menilai bahwa pelaku LGBT dijadikan komoditas politik, apalagi di tahun politik ini. Jangan sampai masyarakat menganggap bahwa Mahyeldi takut kepada komunitas LGBT di Sumbar karena jumlah mereka banyak sehingga dikhawatirkan tidak akan memilih Mahyeldi jika mereka ditekan dengan kebijakan Pemprov Sumbar.
 LGBT harus diberantas dari Sumbar dengan alasan apa pun karena sebuah negeri akan mendapatkan azab, termasuk masyarakat yang tidak setuju terhadap LGBT, jika kaum Nabi Luth tersebut makin banyak. Kita tentu tidak ingin terkena bencana gara-gara ulah perbuatan kaum LGBT. Oleh karena itu, Pemprov Sumbar harus segera menabuh genderang perang terhadap LGBT jika tidak mau dituduh membiarkan LGBT berkembang biak atau menjadikan LGBT sebagai komoditas politik.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
