Gema perubahan dan kebangkitan mulai menggema akhir-akhir ini di Sumatera Barat. Hal itu terjadi karena rakyat tidak percaya lagi kepada kinerja Pemprov Sumbar. Empat tahun menjadi gubernur, Mahyeldi membuat tatanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat jatuh ke titik nadir.
Kondisi itu diperparah oleh amburadulnya sektor infrastruktur. Jalan-jalan penghubung antarkabupaten/kota rusak berat. Pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) dan irigasi juga sangat buruk. Kedua hal itu jelas berdampak kepada pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Selain itu, masyarakat menjerit karena harga barang-barang selangit. Lapangan pekerjaan menjadi sulit, sementara gubernur lebih sibuk mengurusi kader-kader partainya.
Selain dua faktor di atas, sebenarnya masih banyak lagi kegagalan Mahyeldi dalam memimpin daerah ini. Jika diakumulasikan semuanya, sudah sepantasnya politikus Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) itu tidak lagi diberi kepercayaan. Karena itu, masyarakat Sumbar, pantas mendapatkan pemimpin yang lebih baik selanjutnya.
Pertumbuhan Ekonomi Stagnan
Pada masa kampanye dulu Mahyeldi bersama wakilnya, Audy Joinaldy, menggembar-gemborkan 25 program unggulan. Menjelang berakhirnya masa jabatan mereka, nyaris tidak ada satu pun janji-janji itu yang berhasil terealisasi dengan baik. Hal tersebut jelas sangat berdampak kepada pertumbuhan ekonomi yang selalu stagnan dari tahun ke tahun.
Sejak berakhirnya pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi di Sumbar tidak kunjung membaik. Angkanya selalu terpaku di bawah lima persen. Kenyataan itu menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak baik-baik saja. Kehidupan masyarakat yang makin tidak baik itu dapat dilihat dengan makin rawannya kehidupan rumah tangga. Angka perceraian meningkat tiap tahun di kabupaten/kota di Sumbar. Di Kota Padang, misalnya, pada tahun 2023 sekitar 100 kasus perceraian terjadi tiap hari. Salah satu penyebab utamanya ialah impitan beban ekonomi.
Kemudian, angka tindak kejahatan terutama penyalahgunaan narkoba di Sumbar makin tinggi. Pada tahun 2023 kasus penyalahgunaan narkoba yang ditangani aparat kepolisian mencapai 1.254 kasus. Hal itu membuktikan lemahnya pengawasan dan kontrol sosial dari masyarakat dan pemerintah.
Populasi LGBT dan Kasus HIV Tertinggi
Suatu hal yang teramat memiriskan di daerah berfalsafah adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah ini ialah tingginya kasus perilaku seks menyimpang: lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Pada tahun 2019 Sumbar bahkan tercatat sebagai daerah tertinggi populasi LGBT di Indonesia, yakni mencapai 18.000 orang.
Tingginya populasi LGBT itu tentu saja berimbas kepada "meledaknya" kasus penularan Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) di Ranah Minang. Berdasarkan data RSUP Dr. M. Djamil Padang, kasus baru HIV positif pada tahun 2022 mencapai 350 kasus. Jika diakumulasikan, jumlah penderita HIV AIDS di Sumbar sudah mencapai 8.976 orang.
