Satu hal yang saya rasa semua orang baik yang pro maupun kontra Jokowi adalah bahwa Jokowi sangat narsis dan suka sekali melakukan pencitraan. Ingat kasus groundbreaking monorel padahal belum ada perjanjian kerja sama? Bisa dibilang dari kaca mata Jokowi tugas menjadi gubernur atau walikota adalah seremonial semata. Gunting pita eskalator jembatan busway di Senen? Tugas gubernur; food court Blok G sudah berdiri? Harus diresmikan gubernur. Sebaliknya duplikasi anggaran dalam APBD? bukan tugas gubernur; korupsi pengadaan bus transjakarta senilai Rp. 1,7trilyun? bukan tugas gubernur.
Melihat rekam jejak Jokowi yang cenderung ngeles bila dikenakan tanggung jawab maka perintah Jokowi kepada Disdik DKI untuk menangani kasus Sodomi terhadap anak tk di Jakarta International School/JIS adalah sangat aneh, sangat-sangat tidak biasa. Mengapa demikian? sebab Jokowi selalu menolak bertanggung jawab bila menurut dia hal tersebut bisa dilempar kepada pihak lain. Bahkan Jokowi sering mengatakan: "Ngapain saya kerjakan ini, itu tugas pemerintah pusat, kayak kurang kerjaan saja, atau itu tugas departemen x, bukan urusan saya."
Terkait kriminalitas juga demikian, kasus pemerkosaan di angkot misalnya, Jokowi mengatakan: "Itu tugas polisi bukan tugas gubernur."; demikian pula kasus kenakalan remaja seperti penyiraman air keras, Jokowi juga tidak berbuat apa-apa sebab menurutnya tugas polisi. Kalau begitu apa yang berbeda dari kasus JIS? Bukankah polisi; kemendikbud dan Komnas Perlindungan Anak sudah turun tangan? Bukan itu saja, orang tua murid-murid di JIS sudah mulai berkumpul untuk menyelidiki apakah ada korban lebih lanjut.
Untuk apa Jokowi di depan media massa memerintahkan Disdik DKI untuk turun? Mengapa dia tidak melakukan hal yang sama dengan kasus pemerkosaan dan pembunuhan di angkot dengan memerintahkan Dishub DKI turun tangan? atau memerintahkan Disdik DKI menyelidiki kasus penyiraman air keras?
Terus terang, karena kasus JIS ini begitu menyayat hati maka saya tidak sampai hati menyimpulkan bahwa Jokowi tega mencoba memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan untuk menaikan elektabilitasnya dalam menghadapi pilpres mendatang, tapi untuk tidak sampai pada kesimpulan tersebut sangat sulit sebab hanya itulah penjelasan yang masuk akal.
Bila ditanya apa beda kasus JIS dengan kasus angkot dan air keras maka jawabannya hanya ada satu, yaitu momentum kejadian. Saat kejadian angkot dan air keras terjadi Jokowi belum ada urgensi meningkatkan elektabilitas, dia masih memiliki waktu satu setengah tahun melakukan pencitraan bernama blusukan, sehingga melibatkan diri dalam kasus kriminal biasa malah bisa saja merusak citranya, seolah dia bertanggung jawab menjaga keamanan. Kasus JIS di sisi lain terjadi saat Jokowi membutuhkan pencitraan sebab citra dia sedang hancur-hancuran, selain itu dia hanya memiliki waktu kurang dari tiga bulan untuk melakukan pencitraan.
Perbedaan lain adalah latar belakang korban angkot dan air keras bukan dari kalangan atas, sedangkan korban JIS berasal dari kalangan atas. Bisa dibilang semua orang tua murid yang sekarang kuatir dengan nasib anaknya adalah orang-orang kalangan atas, baik yang warga negara Indonesia maupun yang ekspatriat. Mungkinkah Jokowi berpikir bahwa bila dia menunjukan perhatian kepada orang tua yang sedang berduka maka hal tersebut akan menguntungkan dirinya di saat genting seperti ini? Semoga saja tidak demikian.
Sebagaimana telah saya tulis di atas, artikel ini tidak akan ditutup dengan kesimpulan motivasi Jokowi memerintahkan Disdik turun tangan ke JIS, silakan yang baca berpikir dan menyimpulkan sendiri.
