Hello every body. Body ten pundi?
Lama tak menyapa dengan tulisan basi tanpa isi. Padahal banyak bahan ghibah yang sayang untuk dilewatkan. Yang jelas jangan soal politik. Terserah kono milih Anis opo Anus, Ganjar opo Genjer. Terserah kono people power opo people peler. Urusanmu.
Mending nggedabrus soal sistem zonasi yang diterapkan pemerintah sejak tahun 2017. Sampai sekarang masih saja banyak kisruhnya. Maksud hati memberi solusi tapi malah bikin frustasi.
Lha wong standarisasi sekolah yang berkwalitas belum beres kok aturan sudah diterapkan. Itu kayak band yang materi lagunya belum siap tapi dipaksa bikin album. Yo dadine album foto.
Samakan dulu kwalitas sekolah negeri yang ada seperti sekolah negeri yang bagus. Ya'opo carane, gak ngurus. Baru setelah itu sistem zonasi diterapkan.
Kecurangan oleh wali murid (memalsukan alamat dan lainnya) terjadi karena belum beresnya standarisasi.
Sopo sing gelem anake disekolahkan di sekolah negeri kampung yang fasilitasnya kacangan. Sekolahe mbladus, halamane gawe angon wedus. Gurune gak tau adus.
Sistem zonasi sebenarnya bagus kalau urusan standarisasi sudah beres. Kok bagus? Karena jangan sampai sekolah negeri hanya mau menerima anak yang pintar saja. Anak yang ndlahom pun boleh sekolah di sana.
Tugas sekolah itu membuat anak jadi pintar. Kalau sekolah negeri hanya menerima anak yang pintar, akhirnya dijual mahal, jadi ajang bisnis. Karena label favorit itu orientasinya bisnis. Brand jualannya adalah anak-anak pintar tadi.
Istilah favorit atau unggulan dari sekolah negeri harusnya nggak perlu. Biar hanya sekolah swasta yang memakai label-label itu.
