2. Nasionalisasi De Javasche Bank
Nasionalisasi De Javasche Bank yang merupakan bank sentral Hindia Belanda adalah salah satu langkah strategis yang diambil oleh Soemitro Djojohadikusumo dalam upayanya untuk memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia pasca-kemerdekaan. Proses ini berlangsung pada awal tahun 1950-an dan menjadi bagian penting dari kebijakan ekonomi yang lebih luas untuk mengalihkan kontrol ekonomi dari tangan kolonial kepada pemerintah Indonesia.Â
Tujuan utama dari langkah ini:
-Mengendalikan Kebijakan Moneter. Dengan mengalihkan kontrol bank sentral kepada pemerintah Indonesia, Soemitro ingin memastikan bahwa kebijakan moneter dapat dirumuskan dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan ekonomi domestik.
-Mendukung Pembangunan Ekonomi. Bank Indonesia yang baru diharapkan dapat lebih fokus pada pembiayaan proyek-proyek pembangunan yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
-Meningkatkan Stabilitas Ekonomi. Dengan memiliki bank sentral yang dikelola secara nasional, diharapkan dapat tercipta stabilitas ekonomi yang lebih baik dan pengendalian inflasi yang lebih efektif.
Nasionalisasi De Javasche Bank memberikan dampak signifikan bagi perekonomian Indonesia. Pertama, hal ini menandai langkah penting menuju kemandirian ekonomi dengan mengalihkan kekuasaan dari kolonial ke tangan pemerintah nasional. Kedua, kebijakan ini memungkinkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan moneter yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Ketiga, dengan adanya bank sentral yang dikelola oleh orang-orang Indonesia sendiri, kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan mulai tumbuh.
3. Kebijakan Pengurangan Belanja Pemerintah
Kebijakan pengurangan belanja pemerintah yang digagas oleh Soemitro Djojohadikusumo pada pertengahan 1950-an bertujuan untuk mengatasi defisit anggaran dan inflasi yang tinggi di Indonesia. Sebagai Menteri Keuangan, Soemitro melakukan audit terhadap pengeluaran pemerintah untuk mengidentifikasi area di mana penghematan dapat dilakukan. Ia memprioritaskan pengurangan proyek yang tidak mendesak, membatasi perjalanan dinas pejabat, dan mengalihkan sumber daya ke sektor-sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan.
Kebijakan ini menghasilkan beberapa dampak signifikan:
Dampak positif:
- Penurunan defisit anggaran sebesar 20%
- Penurunan laju inflasi dari 100% menjadi 60%
- Peningkatan efisiensi birokrasi
- Perbaikan tata kelola keuangan negara
