Di Indonesia pernah terjadi krisis moneter yaitu pada tahun 1997, yang dimana krisis tersebut terjadi sejak awal juli 1997. Terjadinya krisis moneter ini sangat memukul bagi perekonomian Indonesia. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan krisis moneter tersebut berlangsung hampir dua tahun yang sehingga berubah menjadi krisis ekonomi, yang dimana lumpuhnya kegiatan ekonomi dikarenakan semakin banyaknya perusahaan yang tutup serta meningkatnya jumlah pekerja yang menganggur.
Krisis moneter ini memang terjadi di Indonesia, meskipun jika dilihat dari fundamental perekonomian Indonesia di masa lalu dipandang cukup kuat yang dimana juga dipuji-puji oleh Bank Dunia (World Bank : Bab 2 dan Hollinger). Yang dimaksud dengan funfamental ekonomi yang kuat ialah dimana pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, laju atau jalannya inflasi terkendali, tingkat pengangguran relatif sedikit atau rendah, neraca pembayaran pada keseluruhan masih surplus meskipun mengalami defisit akan tetapi masih terkendali, cadangan devisa masih cukup besar, serta masih banyak lagi.
 Terjadinya krisis moneter di Indonesia ini bukan dikarenakan fundamental ekonomi Indonesia yang lemah, akan tetapi penyebab utama terjadianya krisis moneter di Indonesia ini dikarenakan hutang swasta luar negeri yang sudah mencapai jumlah yang besar. Dari krisis ini yang jebol adalah sektor luar negeri bukan sektor rupiah dalam negeri, khususnya nilai tukar dollar AS yang mengalami overshooting yang sangat jauh dari nilai nyatanya.
Krisis yang berkepanjangan ini adalah krisis merosotnya nilai tukar rupiah yang sangat tajam, akibat dari serbuan yang mendadak dan secara bertubi-tubi terhadap dollar AS (spekulasi) dan jatuh temponya utang swasta luar negeri dalam jumlah besar. Seandainya tidak ada serbuan terhadap dollar AS ini, meskipun terdapat banyak distorsi pada tingkat ekonomi mikro, ekonomi Indonesia tidak akan mengalami krisis.
Dengan kata lain bahwa, walaupun terjadi distorsi pada tingkat ekonomi mikro ini diperbaiki, tetapi bila tetap ada gempuran terhadap mata uang rupiah, maka krisis akan terjadi juga, karena cadangan devisa yang ada tidak cukup kuat untuk menahan gempuran krisis ini.
Bagaimana peran IMF dalam menangani krisis moneter yang terjadi di Indonesia?
Ketika Indonesia ditimpa krisis, IMF menyarankan untuk menaikkan tingkat suku bunga hingga 70% yang katanya untuk mencegah pelarian modal ke luar negeri. Resep IMF untuk menaikkan suku bunga tinggi ini memang berhasil meredam inflasi, tetapi untuk tidak dapat menyehatkan secara keseluruhan, malah kebijakan ini membuat sektor riil semakin tertekan. Pada saat Indonesia ingin mengambil inisiatif dengan CBS (Currency Board System) atau kebijakan kurs tetap, secara politik IMF menghalang-halanginya dengan menganncam akan memblokir bantuan dan mengajak seluruh anggota IMF untuk memboikot Indonesia jika menerapkan sistem tersebut.
Mengapa IMF menyarankan Indonesia untuk memberlakukan SBI yang tinggi hingga 70% per tahun? Padahal Amerika juga sedang terkena krisis setelah WTC dihancurkan oleh teroris, tetapi Amerika tidak menaikan suku bunganya. Padahal jika dilihat dari sisi ekonomi politik, resep yang paling berbahaya bagi stabilitas ekonomi dan politik adalah pengetatan fiskal dan pengurangan anggaran.
Pada saat krisis, dimana daya beli masyarakat turun drastis, IMF malah menganjurkan pengurangan subsisdi BBM dan TDL. Dalam sudut pandang ekonomi murni hal ini dapat dibenarkan, tetapi tidak dalam sudut pandang ekonomi politik. Hal ini karena waktu pengimplementasiannya kurang tepat, mana mungkin masyarakat yang daya belinya sedang turun dan seharusnya di bantu oleh subsidi dari pemerintah malah dicabut. Penarikan subsidi terbukti membuat kerusuhan dan masyarakat marah sehingga pada pertengahan 1998 terjadi kerusuhan besar di Indonesia terutama Jakarta.
Selain deregulasi dan liberalisasi, IMF juga menyarankan Indonesia agar melakukan privatisasi. Tetapi privatisasi yang diterapkan di Indonesia atas dorongan IMF malah membuat perusahaan-perusahaan milik pemerintah dikuasai oleh orang-orang asing karena daya belinya yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang Indonesia.
Kegagalan IMF dalam membantu Indonesia adalah akibat dari ketidakmatangan IMF dalam mengatur program-program yang cocok untuk Indonesia. Mereka hanya mementingkan liberalisasi pasar, deregulasi, dan privatisasi di Indonesia untuk kepentingan perekonomian internasional. Padahal secara pendekatan ekonomi politik tidak akan mungkin dapat merubah sistem perekonomia suatu negara menjadi negara berbasis pasar dalam waktu "sekejap malam". Hal ini ditambah buruk dengan tidak ada transparasi dari pemerintah Indonesia.
