Mohon tunggu...
Rizky Yunita
Rizky Yunita Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Ingin memahami bagaimana cara menulis artikel yang baik dan benar

Selanjutnya

Tutup

Politik

Sejarah Politik Mercusuar pada Masa Demokrasi Terpimpin

10 Agustus 2022   15:44 Diperbarui: 10 Agustus 2022   15:52 26760
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

            Politik Mercusuar merupakan politik yang dijalankan untuk menjadikan Indonesia sebagai mercusuar yang menerangi jalan bagi kekuatan baru yang tumbuh di dunia ini. Politik mercusuar ini pernah dijalankan oleh Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin pada tahun 1957 untuk politik luar negeri.

            Pada masa demokrasi pemimpin  Indonesia telah mencapai prestasi yaitu menyerukan negara-negara di dunia terutama Asia-Afrika untuk tidak berpihak pada salah satu blok yang sedang berseteru pada perang dingin yaitu blok barat dan blok timur. Dan mendukung adanya kemerdekaan bagi negara-negara Asia-Afrika melalui Gerakan Non-Blok yang di laksanakan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Non Blok di Bandung 1955.

           Presiden Soekarno menjelaskan doktrin yang berisi bahwa dunia terbagi menjadi 2 blok, yaitu "Oldefos"  (Old Established Forces) dan "Nefos" (New Emerging forces). Soekarno berkata bahwa semua ketegangan ini berasal dari pertentangan yang disebabkan oleh orde lama dan negara-negara yang baru bangkit. Imperialisme, kolonialisme, dan neokolonialisme adalah paham-paham yang dibawa oleh negara kapitalis Barat.

          Tujuan awal dari dikenalnya Indonesia pada kancah Intermasional adalah untuk mencari dukungan atas usaha dan perjuangan Indonesia merebut dan mempertahankan Irian Barat. Efek samping dari usaha soekarno untuk memperkenalkan Indonesia ke kancah Internasional meninggalkan masalah domestic seperti masalah ekonomi. Soekarno mengatakan bahwa urusan ekonomi pada masa awal suatu negara berdiri tidak begitu terlalu penting dan yang harus diutamakan pengaruh asing dalam segi politik, ekonomi dan budaya.

           Indonesia mengecam tindakan PBB yang terlalu menjunjung tinggi kepentingan negara-negara Barat. Puncak dari kekecewaan terhadap PBB, Indonesia keluar dari keanggotaan pada 7 Januari 1965. Setelah itu, Indonesia berusaha membuat kekuatan tandingan bagi PBB dengan menyelenggarakan GANEFO sebagai pengganti olimpiade dunia yang sebagian besar diikuti oleh negara-negara komunis, serta CONEFO sebagai wadahnya. Indonesia juga melaksanakan politik mercusuar guna mendukung terselenggaranya GANEFO melalui pembangunan beberapa proyek raksasa. Setelah resmi keluar dari keanggotan PBB, Indonesia mulai menjalin hubungan secara terang-terangan dengan negara-negara Komunis

     

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun