Pencegahan Tindak Pidana Percabulan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), percabulan berasal dari kata cabul yang berarti keji, dan kotor, tidak senonoh, melanggar kesopanan dan kesusilaan.
Banyak sekali faktor penyebab percabulan dalam masyarakat, beberapa diantaranya misalnya: (1). menonton acara televisi dan bacaan yang buruk dimana menayangkan tentang tindakan pelecehan baik berupa percabulan, omongan yang kasar; (2). kurangnya pendidikan seks yang benar di kalangan anak-anak, pendidikan seks dianggap tabu padahal seharusnya pendidikan seks diajarkan sejak dini agar tidak terjadi tindak pidana, anak-anak harus diajari jika ada orang dewasa lawan jenis memegang organ tubuh vital atau alat kelamin, anak-anak tersebut harus segera teriak ; (3). kurangnya kerohanian seseorang, selain pendidikan seks, pendidikan rohani dan keimanan oleh pemuka agama harus sering-sering diajarkan agar kemampuan pengendalian diri seseorang semakin meningkat.
Oleh karena itu, untuk mencegah agar tidak terjadi tindak pidana percabulan diperlukan usaha bersama dari orang tua, guru, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM). Usaha bersama tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, dapat dengan kampanye tolak percabulan, pendidikan seks di sekolah, di kampus, sosialisasi hukum terkait pelecehan seksual.
Penanganan Tindak Pidana Percabulan
Beberapa hari ini di Jakarta, seorang artis diduga melakukan tindak pidana percabulan terhadap anak dibawah umur, yakni 17 tahun dan sesama jenis, sama-sama pria. Hal tersebut sangat ironi karena seharusnya artis adalah seorang publik figur yang kehidupannya banyak disorot dan ditiru oleh masyarakat. Artis ini mengiming-imingi korban akan dijadikan sebagai asisten pribadi, namun harapan tidak seindah yang dibayangkan.
Percabulan adalah tindakan pidana, tindakan yang bertentangan dengan hukum. Menurut Moeljatno dalam Azas-Azas Hukum Pidana (1982:1) , tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman dan sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi orang yang melanggar perbuatan tersebut.
Tindak pidana percabulan ini diancam dengan pidana penjara, namun dalam Undang Undang Perlindungan Anak selain diancam pidana penjara . Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Percabulan termasuk dalam buku kedua tentang kejahatan, Bab XIV dari Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 tentang kejahatan terhadap kesusilaan.
Penulis ambil contoh pada Pasal 292 KUHP yang berbunyi demikian:
"Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."
Jika percabulan dilakukan oleh anak dibawah umur 18 tahun, dan korbannya juga adalah anak, maka peraturan perundang-undangan yang harus dipakai oleh polisi untuk menanganinya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak . Undang-undang tersebut adalah lex specialis , ketentuan hukum yang lebih khusu dari KUHP. Jadi adalah lebih tepat jika penegak hukum menggunakan UU Perlindungan Anak daripada Pasal 292 KUHP.
Penulis ambil contoh pada Pasal 76E UU Perlindungan Anak yang berbunyi demikian:
"Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul."
Sanksi yang diberikan bagi seseorang yang sah dan meyakinkan tindak pidana pada Pasal 76E tersebut ialah pidana penjara pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sanksi tersebut diatur dalam Pasal 82 UU Perlindungan Anak.
Tidak ada kewajiban untuk membuat aduan terlebih dahulu kepada polisi untuk perkara percabulan anak dikarenakan delik pidana percabulan adalah delik biasa, bukan delik aduan. Dalam hukum pidana, dikenal 2 (dua) macam delik, yakni delik biasa dan delik aduan. Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabil ada pengaduan dari pihak yang terkena, sedangkan delik biasa adalah delik yang dapat langsung diproses tanpa adanya persetujuan dari korban atau yang dirugikan (Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, 1982:33). Sesungguhnya laporan dari masyarakat, korban adalah membantu tugas polisi untuk membuat ketertiban umum dan menjaga keamanan.
Bagi korban tindak pidana percabulan, korban dapat melaporkan baik lisan maupun tertulis tindakan percabulan tersebut kepada pihak kepolisian setempat dan terdekat. Korban tidak perlu takut membuat laporan kepada polisi karena pembuatan laporan tersebut gratis dan hal tersebut adalah kewajiban polisi untuk mengayomi masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), definsi laporan yaitu: “Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”.
Jika ingin melapor, korban langsung saja datang ke bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, yang berbunyi. "SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi."
Oleh
Rizky Karo Karo
(Mahasiswa Semester 3 Magister Hukum UGM)
