Mohon tunggu...
Rizky Febriana
Rizky Febriana Mohon Tunggu... Konsultan - Analyst

Senang Mengamati BUMN/BUMD dan Pemerintahan

Selanjutnya

Tutup

Money

Elpiji 12 Kg, Elpiji Non Subsidi

18 September 2014   19:32 Diperbarui: 18 Juni 2015   00:19 1050
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Wacana menarik lainnya adalah mana yang lebih baik subsidi dalam bentuk barang atau subsidi langsung by name by address? Semua sudah dilakukan oleh pemerintah hingga saat ini baik subsidi dalam bentuk barang yang bisa dinikmati bahkan oleh kalangan mampu seperti subsidi LPG 3 Kg maupun subsidi langsung yang menggunakan basis data terpadu berbasis sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi dan geografi para penerima manfaatnya seperti yang dilakukan oleh TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) yang berada di bawah kordinasi Wapres melalui program jaminan sosial (BLT, BSLM, PKH dll). Mana yang lebih tepat sasaran? Mungkin Anda bisa membantu Saya untuk menjawabnya. 

Ke depan, Kita sudah memahami realita yang ada, Elpiji 12 Kg adalah Elpiji non subsidi sementara Elpiji 3 Kg adalah Elpiji subsidi yang dikhususkan untuk kalangan tertentu. Maka sudah seharusnya disamping menggunakan Sistem Monitoring Elpiji 3 Kg (SIMOL3K), pemerintah Indonesia termasuk PT Pertamina untuk menggunakan kartu pembelian tertentu yang memuat informasi data terpadu, termasuk pendapatan si calon pembeli. Hal ini barangkali akan bagus jika diintegrasikan dengan E-KTP sehingga E-KTP tidak hanya sebagai identitas Kartu Tanda Penduduk melainkan juga dengan chip yang ada memuat informasi sebagai Kartu Tanda Pendapatan. Untuk itu, pemerintah baik Kemendagri (E-KTP), Kemenkeu (NPWP, informasi terkait pendapatan setiap warga negara), TNP2K dan Pertamina perlu untuk terus menerus berkordinasi. Hal ini dilakukan agar subsidi yang diberikan benar-benar tepat sasaran. 


Sumber Inspirasi
Adiyawati, Astari. 2008. Analisa Jumlah Permintaan Minyak Tanah Berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah dalam Penghematan APBN melalui Kebijakan Konversi Penggunaan Minyak Tanah ke LPG. Depok: Universitas Indonesia
Bank Indonesia, Kemenkeu RI, Kemendagri RI. 2014. Analisis Inflasi Januari 2014. 
BPPT. 2013. Indonesia Energy Outlook
Hermawan, Iwan. 2014. Dasar Penetapan Harga Elpiji 12 Kg dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia. Info Singkat Ekonomi dan Kebijakan Publik Vol VI No. 01/I/P3DI/Januari/2014
Tri Sambodo, Maxensius. 2014. LPG Price Adjustemnts in Indonesia: An Unfinished Reform. ISEAS Perspective
Pertamina. 2009. Switching from Kerosene to LP Gas: Lessons from Indonesia. Slide Presentasi
Pertamina. 2014. Penjelasan Penyesuaian Berkala Harga Elpiji 12 Kg. Slide Presentasi
Pusdatin Kementerian ESDM. 2012. Handbook of Energy and Economic Statistic of Indonesia
Pusdatin Kementerian ESDM. 2013. Handbook of Energy and Economic Statistic of Indonesia



Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun